Yayasan Sanata Dharma pada tahun 2021 menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dalam Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Program Organisasi Penggerak (POP). Partisipasi dalam POP yang berlangsung selama tiga tahun (2021-2023) ini memberikan kesempatan kepada Yayasan Sanata Dharma untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Universitas Sanata Dharma (USD) yang diselenggarakan oleh Yayasan Sanata Dharma (YSD) melalui salah satu kerjasama kemitraannya, telah cukup lama berusaha membantu pengembangan kualitas pendidikan di Papua, khususnya di Kabupaten Mappi dan Asmat.
Melalui upaya membangun sinergi dengan masyarakat, sekolah, dan pemangku kebijakan untuk menjadi ekosistem pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar di Kabupaten Mappi dan Asmat, USD menjalankan program Pemberdayaan Sekolah Dasar Kabupaten Mappi dan Asmat menuju Sekolah Penggerak melalui Pendekatan Etnopedagogi.
Penanggung jawab Pengelolaan Program, Prof. Ir Sudi Mungkasi, Ph.D., menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan 104 SD di Mappi dan Asmat sebagai sekolah penggerak.
“Program kami menyasar 86 SD di Kabupaten Mappi dan 18 SD di Kabupaten Asmat. Dalam rangka meningkatkan keberdayaan sebagai sekolah penggerak, kami menetapkan 3 program besar. Pertama, peningkatkan keberdayaan guru dan siswa dalam pembelajaran calistung. Kedua, peningkatkan tata kelola sekolah. Ketiga, pengembangan komunitas penggerak sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami membentuk tim untuk pelaksanaan selama tahun 2021-2023,” ungkapnya dalam Pertemuan Laporan Pelaksanaan POP, akhir Juni lalu.
Peningkatan Keberdayaan Guru
Koordinator Tim Peningkatan Keberdayaan Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Membaca dan Berhitung, Dr. Marcelino Andy Rudhito menyampaikan bahwa selama 3 tahun dilakukan serangkaian kegiatan untuk pendidikan karakter serta peningkatan kompetensi literasi dan numerasi bagi guru dan siswa SD.
“Pada 2021 kami mulai dengan penggalian nilai-nilai keguruan sesuai konteks Papua, yang dilanjutkan dengan praktek penerapan nilai-nilai keguruan dalam pendidikan karakter pada tahun 2022. Dan terakhir, pada 2023, dilaksanakan pemantapan nilai nilai keguruan melalui evaluasi dan refleksi,” ungkap Andy.
Andy juga menambahkan, bahwa pada awal program ini dilaksanakan pula pemetaan kompetensi profesional guru dalam memahami pemahaman kurikulum dan pengelolaan pembelajaran calistung dengan mengintegrasikan unsur lokalitas.
“Setelah ada pemetaan, pada tahun 2022 kami melaksanakan lokakarya peningkatan kompetensi profesional guru dan lokakarya peningkatan kemampuan pembelajaran calistung bagi guru. Penerapan kompetensi profesionalitas dan pembelajaran guru di kelas dilaksanakan, dievaluasi serta direfleksikan pada akhir program, yakni tahun 2023”, ujar Andy.
Andy juga menyampaikan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan bagi guru yang mengikuti program ini.
“Berdasarkan hasil uji kompetensi guru, terdapat peningkatan yang signifikan bagi guru yang mengikuti pelatihan secara konsisten. Akan tetapi, masih diperlukan pendampingan keterampilan literasi bagi guru-guru tersebut,” ungkapnya.
Hasil observasi terhadap beberapa guru juga menunjukkan bahwa para guru menjadi lebih bijak dalam hal menyingkapi persoalan-persoalan kelas.
“Dalam skala yang lebih besar, kegiatan ini pada umumnya mampu membuka peluang-peluang untuk mengembangkan pendidikan. Meskipun demikian, persoalan praktis terkait dengan praktik kebudayaan antar suku yang masih eksklusif, baik dari sisi gender maupun budaya, perlu mendapatkan perhatian khusus,” pungkas Andy.
Peningkatan Tata Kelola Sekolah
Sementara itu Koordinator Tim Peningkatan Tata Kelola Sekolah, Dr. Indra Darmawan, M.S., menyampaikan bahwa selama 2021-2023, timnya melaksanakan serangkaian program dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola sekolah.
“Ada 3 program yang kami lakukan, yaitu peningkatan kemampuan pengelola sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Kedua, peningkatan peran Dinas Pendidikan. Dan ketiga, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan program peningkatkan kemampuan pengelola sekolah, sejak tahun 2021 dimulai kegiatan pemetaan realitas tata kelola sekolah yang peka terhadap nilai-nilai kearifan lokal.
“Setelah kami mempunyai peta tentang sekolah yang peka pada kearifan lokal, mulai tahun 2022 kami melaksanakan serangkaian lokakarya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekolah dan menyusun rencana kerja tahunan sekolah yang mengakomodasi kearifan lokal,” paparnya.
Dalam pelaksanaan program peningkatan peran dinas pendidikan dan peran serta masyarakat, Indra menyampaikan bahwa bersama dengan organ-organ terkait, tim terlebih dahulu melakukan evaluasi tentang peran, posisi dan keterlibatan Dinas Pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.
“Selain itu, kami bersama-sama juga mengembangakan format komunikasi, koordinasi, dan pendampingan Dinas Pendidikan dengan sekolah,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan program peningkatan peran serta masyarakat, Indra meyebutkan terdapat beberapa kegiatan yang dijalankan.
“Selama 2021-2023 kami melakukan identifikasi aktivitas yang dapat melibatkan masyarakat, implementasi kegiatan sekolah bersama masyarakat, dan pemantapan model kegiatan bersama masyarakat melalui evaluasi-refleksi bersama,” tambahnya.
Dari pelaksanaan program peningkatan tata kelola sekolah ini, telah tersusun Rencana Program Pengembangan Sekolah (RPPS), masing-masing 18 RPPS dari Mappi dan 18 RPPS dari Asmat.
“Walaupun dalam pembuatan RPPS ini belum semua memenuhi harapan, namu kepala sekolah menjadi lebih paham tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan sekolah. Mereka merasa terbantu untuk mencoba melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dan selanjutnya, bersama dengan guru dan menjalin komunikasi dengan warga, bisa berkomunikasi bersama untuk mencari solusi,” tutup Indra.
Pengembangan Komunitas Penggerak
Sementara itu, anggota tim Pengembangan Komunitas Penggerak, Bernardus Agus Arswimba, M.Pd., menyampaikan bahwa selama 2021-2023 dilaksanakan dua program yaitu Peningkatan Peran Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat dalam pendidikan, serta Pengembangan Sekolah Penggerak.
“Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Peran Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat, kami terlebih dahulu melakukan aktivitas identifikasi potensi keterlibatan tokoh masyarakat dalam pendidikan. Pada tahun kedua, aktivitas dilanjutkan dengan pemanfaatan sumber daya masyarakat untuk pendidikan dan pelibatan tokoh Masyarakat untuk mengajar di sekolah,” ungkap Agus.
Program pertama ini pada tahun 2023 diakhiri dengan kegiatan pemantapan praktik-praktik baik keterlibatan tokoh masyarakat dalam pendidikan melalui evaluasi dan refleksi bersama.
Program pertama ini pada tahun 2023 diakhiri dengan kegiatan pemantapan praktik-praktik baik keterlibatan tokoh masyarakat dalam pendidikan melalui evaluasi dan refleksi bersama.
Sedangkan pada pelaksanaan program kedua, Pengembangan Sekolah Penggerak, tahapan pelaksanaannya kurang lebih sama dengan program yang pertama.
“Awalnya kami melakukan kegiatan identifikasi potensi keterlibatan sekolah penggerak. Selanjutnya kami melakukan diseminasi praktik-praktik baik sekolah penggerak dan melaksanakan gagasan sekolah penggerak bersama sekolah lain,” ujar Agus.
Dari pelaksanaan kedua program pengembangan sekolah penggerak, Agus menilai bahwa pelibatan tokoh dalam kegiatan mengajar di sekolah akan memberi peluang pada penghidupan kembali pembelajaran kearifan lokal kepada siswa sekolah dasar.
“Tokoh masyarakat, dalam hal ini Ketua Lembaga Masyarakat, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Kepala Sekolah, Tokoh Agama, dan Dinas Pendidikan memiliki peluang besar untuk terlibat dalam kegiatan persekolahan, tidak hanya untuk sekolah penggerak, namun juga sekolah-sekolah pada umumnya,” ujarnya.
Dalam laporannya Agus juga menyampaikan bahwa secara umum, pengembangan komunitas penggerak cukup berhasil.
“Para tokoh dan masyarakat menawarkan diri mereka untuk terlibat dalam kegiatan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana serta ketercukupan guru. Mereka juga menawarkan diri untuk terlibat dalam pemantauan proses pembelajaran, pemberian muatan lokal serta memotivasi orang tua dan siswa akan pentingnya pendidikan,” pungkasnya.
Demi Indonesia
Salah satu masalah yang dihadapi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah besarnya kesenjangan antar wilayah pada berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, Papua adalah wilayah yang mengalami kesenjangan itu, khususnya pada aspek kualitas sumber daya manusia.
Dr. Yohanes Harsoyo, M.Si, Bendahara Tim Pengelola POP Yayasan Sanata Dharma menyampaikan bahwa keterlibatan USD dalam POP bukan persoalan tentang dana, namun tentang perspektif persatuan Indonesia.
“POP adalah kesempatan untuk lebih hadir dan menyapa saudara-saudara kita di Papua. Keterlibatan pada masalah peningkatan kualitas pendidikan di Papua adalah DNA USD, karena sejak tahun 2016-2020, USD telah membantu dan bekerjasama dengan setidaknya 5601 guru dari 798 sekolah di berbagai daerah, termasuk dari Kabupaten Asmat dan Mappi” ungkapnya.
Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Sekretaris Yayasan Sanata Dharma, Drs. A. Triwanggono., M.S., yang memaknai bahwa keterlibatan Yayasan, melalui USD adalah bentuk kontribusi Sanata Dharma bagi peningkatan martabat Indonesia.
“Penting untuk merefleksikan bahwa melalui discerment, kita berani mengambil keputusan untuk terlibat dalam Program Organisasi Penggerak. Melalui program ini, kita semakin menguatkan kontribusi institusi Sanata Dharma bagi peningkatan martabat manusia Indonesia," ungkapnya.
(AFH-Humas)