USD - Program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma (USD) kembali menggelar seri webinar "Pasca Talk" kedua bersama akademisi Min Seong Kim, Ph.D. Diskusi ini menyoroti bagaimana wacana pemberantasan korupsi di Indonesia kerap direduksi menjadi semacam obat mujarab bagi segala ketimpangan sosial, sekaligus membongkar kontradiksi inheren negara modern dan ilusi masyarakat pasca-politik yang bernaung di balik slogan "Indonesia Tanpa Korupsi."
Min membuka pemaparannya dengan membedah sebuah video viral berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan masa depan utopis Indonesia tanpa korupsi—lengkap dengan ladang pertanian pintar, drone, institusi pendidikan modern, dan transportasi publik yang bekerja sempurna. Namun, Min menilai absennya elemen politik.


Video tersebut tidak menampilkan parlemen, proses pemilu, maupun perdebatan ideologis antar warga. Mengacu pada pemikiran Fredric Jameson, Min menyebut bahwa penciptaan estetika naratif semacam itu sejatinya adalah tindakan ideologis untuk menciptakan solusi imajiner atas kontradiksi sosial yang tak terpecahkan. Visi yang ditawarkan melalui layar tersebut hanyalah sebuah utopia teknokratis yang mengingkari watak dasar politik.
Lebih jauh, Min meminjam kerangka teori negara Marxis dari Peter Bratsis untuk membongkar definisi modern dari korupsi. Korupsi modern merupakan pencampuran (adulteration) antara kepentingan privat ke dalam ranah publik. "So the rules against corruption, anti-corruption rules. Do not actually remove, and cannot actually remove private interest from the public. They cannot remove it because the public is basically made of private interests," urai Min.
Aturan-aturan ini pada dasarnya hanya instrumen kekuasaan untuk merawat garis batas, memilah mana kepentingan privat yang dibiarkan normal dan mana yang dilabeli patologis. Menghilangkan seluruh intervensi privat dalam ranah publik sama saja dengan membunuh politik itu sendiri.
Mendaratkan teori tersebut pada realitas historis panggung politik nasional, Min menganalisis bagaimana akronim KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang lahir sebagai medium perlawanan menumbangkan Orde Baru kini telah berubah wujud. Meminjam konsep Ernesto Laclau, frasa "Indonesia Tanpa Korupsi" telah menjelma menjadi penanda kosong (empty signifier). Cita-cita ini menjadi kanvas proyeksi bagi segala harapan, kecemasan, dan fantasi masyarakat yang tidak pernah terpenuhi. Ketika janji Reformasi dan demokrasi gagal mewujudkan masyarakat yang adil, korupsi selalu ditarik keluar sebagai penjelasan tunggal mengapa masyarakat ideal itu tidak kunjung tiba.

Pemaparan yang cukup komprehensif tersebut memantik rentetan diskusi kritis dari para peserta yang dipandu oleh Yulianus Febriarko selaku moderator. Diskusi kritis menyoroti dilema di wilayah pegunungan Papua, di mana distribusi dana melalui tradisi komunal (big feast) menggunakan APBD oleh kandidat Pilkada justru dianggap sebagai bentuk tanggung jawab etis untuk memelihara klan. Praktik ini secara telanjang menantang definisi korupsi bourgeois state yang terlampau universal. Di sisi lain, pertanyaan Pak Sarwoto, selaku Direktur Program Pascasarjana menarik komparasi tajam mengenai bagaimana wacana korupsi ini beroperasi secara kultural di Korea Selatan dan Indonesia, menyoroti batas tipis dan politis antara sumbangan politik yang wajar dan gratifikasi yang diharamkan.
Menjawab pertanyaan dari Ari dan Arti yang mengkhawatirkan bahwa fantasi "bebas korupsi" ini sekadar bermuara pada persekusi legalistik dan teater penangkapan oleh penegak hukum, Min menegaskan pentingnya merebut kembali narasi tersebut. Teater anti-korupsi yang ada saat ini sering kali hanya berfungsi merawat kepercayaan warga terhadap status quo negara.
Untuk memecah kebuntuan tersebut, hasrat politik rakyat yang selama ini digerakkan oleh slogan anti-korupsi harus segera diresapi menjadi sebuah gerakan struktural yang radikal. Menurutnya, gerakan sipil sejati harus kembali menghidupkan proyek politik yang berpihak pada kesejahteraan warga. "Indonesians should think about what society they want, not just what individuals they want to get rid of," pungkas Min.
Penulis: Raihan Athaya Mustafa
Editor: Jean Pierre




