Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi USD menyelenggarakan Seminar Pengembangan Kelembagaan Integratif dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu, 21 Desember 2022 di R. Kadarman, Gedung Pusat Kampus II USD.
Seminar yang digelar secara hybrid ini menghadirkan para pembicara, diantaranya Dr. Antonius Budisusila, M.Soc.Sc (Dosen Prodi Ekonomi FE USD), Dr. Ardi Adjie, M.Si (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), dan Dody Jatmiko, S.E., Akt (Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dan Budaya, BAPPEDA DIY).
Rektor USD, Albertus Bagus Laksana, dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi dan juga harapannya bahwa seminar ini menjadi langkah awal kolaborasi yang baik antara Sanata Dharma sebagai lembaga pendidikan tinggi Yesuit dengan masyarakat sipil dan pemerintah.
“DNA Sanata Dharma adalah misi ajaran sosial Kristiani dimana kesejahteraan umum, solidaritas dan subsidiaritas menjadi prinsip dasarnya. Melalui seminar yang memperbincangkan permasalahan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kelembagaan integratif ini, misi tersebut bisa diinisiasi. Dan melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga pemerintah dan juga masyarakat sipil, kita berharap dapat mengatasi situasi kemiskinan ekstrim secara bersama-sama,” ungkapnya.
Antonius Budisusila, sebagai narasumber pertama menyampaikan pandangannya tentang isu-isu yang persisten terkait kemiskinan dalam ilmu ekonomi kelembagaan serta bagaima institusi formal dan informal berdialog dalam konteks sehari-hari, khususnya di wilayah DIY. Menurutnya, faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan produktivitas ekonomi adalah kebutuhan untuk menciptakan lembaga ekonomi yang efektif untuk menilai dan memfasilitasi potensi inovasi teknis dan sosial yang mendasari peningkatan kinerja ekonomi.
“Produktivitas yang lebih besar, dan mungkin peluang untuk pemerataan yang lebih besar, harus dihasilkan dari keseimbangan antara struktur kelembagaan yang fleksibel dan adaptif yang mengevaluasi secara komprehensif, inovasi yang tepat untuk mengurangi biaya produksi dan transaksi, lingkungan kelembagaan informal yang stabil serta adanya nilai dan makna sosial yang mendukung pertumbuhan riil dalam kesejahteraan ekonomi,” paparnya.
Narasumber kedua, Ardi Adjie, seorang spesialis data statistik membuka pemaparannya dengan data karakteristik kemiskinan ekstrem di Indonesua. Penduduk dengan kemiskinan ekstrem umumnya berpendidikan rendah, minim akses pada pekerjaan, tempat tinggal, airminum dan sanitasi yang layak; di perkotaan mayoritas bekerja sebagai buruh dan di desa mayoritas bekerja di sektor pertanian sebagai buruh informal.
Lebih lanjut ia juga menyatakan DIY adalah daerah yang sangat rentan kemiskinan, di atas rata-rata garis kemiskinan nasional. “Yogyakarta merupakan daerah yang rentan kemiskinan karena adanya masalah ketimpangan, ada masalah redistribusi pendapatan dari yang kaya ke yang miskin. Bantul dan Gunung Kidul adalah daerah yang tertinggi jumlah dan prosentase kemiskinannya. Sementara 33% pekerja miskin di DIY di sector pertanian,” ungkapnya.
Jika akan mengentaskan kemiskinan di Yogyakarta, menurut Ardi, maka secara kelembagaan perlu memperkuat beberapa sektor yang menyumbang potensi kemiskinan.
“Sektor pertanian khususnya pertanian tanaman padi dan palawija, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar serta eceran,” imbuhnya.
Menutup paparannya, Ardi menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem disebabkan oleh masalah multi-dimensi. Penanganan masalah kemiskinan ekstrem membutuhkan upaya kerja sama multi-sektor. lintas pemerintahan dan pelibatan aktor non-pemerintah.
“Dua instrumen utama kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah konvergensi dan perbaikan akurasi pensasaran program. Konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah/kantung kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem. Kita juga perlu memperbaiki akurasi pensasaran didorong dengan pemanfaatan data pensasaran memiliki rangking kesejahteraan dan yang mengandung karakteristik sosial ekonomi,” tutupnya.
Narasumber ketiga, Dody Jatmiko, S.E., Akt yang adalah Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dan Budaya, BAPPEDA DIY, menyampaikan pemaparannya tentang konsep Pentahelix Kolaborasi dan Sinergi bagai dalam menciptakan kesejahteraan umum. Dalam konsep ini ditempatkan relasi sinergis antara Keraton sebagai kekuatan kebijakasaan lokal, kampus sebagai kekuatan pengetahuan, korporasi sebagai kekuatan ekonomi, kantor pemerintah kekuatan politik, serta kampung/masyarakat sebagai kekuatan sosial.
“Jogja mempunyai karakteristik sosial yang tersendiri, gemi nastiti dan guyub rukun handarbeni), bahkan antar kabupaten-kota pun berbeda karakteristiknya. Dengan gagasan sinergi dan kolaborasi ini, kita bersama menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek, tapi sebagai subyek dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program peningkatan kesejahteraan umum,” pungkasnya.
(AFH)