Buku-buku pelajaran sejarah SMA (Sekolah Menengah Atas) di Indonesia selama ini dirasa sangat kering, formal dan cenderung memihak para penguasa politik. Situasi itu mendorong sejumlah guru sejarah dan aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) untuk mengupayakan supaya pelajaran sejarah di sekolah lebih berimbang dan inspiratif. Gagasan ini mendorong disusunnya buku panduan untuk guru-guru sejarah SMA dengan menggunakan perspektif HAM.
Pada tanggal 11 Juni 2011, JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) yang bertindak sebagai penyelenggara penyusunan teks pelajaran sejarah SMA mengundang Direktur PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Universitas Sanata Dharma, Dr. Baskara T. Wardaya, dan Dr. Asvi Warman Adam untuk memberikan tanggapan dan masukan atas draft buku tersebut. Kegiatan ini diadakan di Wisma Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Jl. Teuku Umar 17, Jakarta Pusat. Dalam forum ini Dr. Baskara mengatakan bahwa usaha ini harus diapresiasi dan dibuat sekomunikatif mungkin. Baskara berharap bahwa buku ini dapat mendorong siswa dan masyarakat pada umumnya untuk semakin bersemangat dalam belajar dan menjadikan sejarah sebagai upaya berpikir kritis dan kreatif.
Pembicara kedua yakni Parman memaparkan bahwa pendidik berada pada posisi yang serba sulit di tengah perbedaan pandangan berkaitan dengan beberapa versi dan kontroversi dalam sejarah Indonesia yang terjadi antara pemerintah-sejarawan-masyarakat. Menurutnya sejauh ini kebijakan dalam menetapkan kurikulum pendidikan masih dikuasai rejim kognitif. Hal ini ditambah lagi dengan keberagaman kompetensi pendidik sejarah dan minimnya wawasan tentang hak anak di kalangan pendidik. Sebaiknya dalam mengajarkan sejarah, para pendidik juga menghormati hak asasi manusia para siswa. Sedangkan Dr. Asvi Warman Adam memberikan sejumlah koreksi teknis sambil mengusulkan bahwa sesungguhnya rezim Orde Baru telah dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 yang ditandai oleh pembangkangan Soeharto atas perintah Presiden Soekarno untuk datang ke Halim Perdanakusumah. (Darwin & Dias)
