Sejak turunnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 dan terselenggaranya referendum di Timor Leste pada tahun 1999, timbul harapan besar akan adanya penuntasan atas berbagai bentuk pelanggaran HAM (hak-hak asasi manusia) di masa lampau. Demi mewujudkan harapan itu berbagai upaya seperti pencarian kebenaran (truth seeking) dan penceritaan kembali atas apa yang terjadi (truth telling) telah coba dilaksanakan. Di Timor Leste upaya demikian telah berlangsung dengan relatif baik sebagaimana terwujud dalam terbentuknya Komisi Kebenaran dan Persahabatan, serta laporan CAVR (Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi) berjudul Chega! atau "Cukup Sudah!". Namun demikian tampaknya di Indonesia upaya seperti itu masih berjalan dengan tertatih-tatih. Berkaitan dengan pelanggaran HAM dalam Tragedi '65, misalnya, upaya pencarian kebenaran dan rekonsiliasi masih jauh dari harapan. Hingga kini belum ada seorangpun yang diajukan ke pengadilan dalam kaitan dengan tragedi tersebut, sementara kompensasi bagi para korban pelanggaran HAM waktu itu juga belum kunjung terwujud. Pada saat yang sama sekarang ini pelanggaran HAM masih saja berlangsung baik di Papua maupun di Aceh. Itulah sebabnya perlu dicari langkah-langkah yang lebih tepat dan berkesinambungan guna mengungkap dan menangani berbagai bentuk pelanggaran HAM itu. Demikian beberapa pokok gagasan yang terlontar dalam seminar bertema Legacies of Violence: Critical Perspectives on 'Transitional Justice' from Indonesia and East Timor, yang berlangsung di University of California-Los Angeles (UCLA), AS, tanggal 15-16 April 2011 lalu.
Hadir dalam konferensi tersebut antara lain Dr. Geoffrey Robinson (sejarawan tentang Indonesia dan Timor Leste); Dr. Robert Lemelson (antropolog yang meneliti dan membuat film-film dokumenter tentang Indonesia); Hilmar Farid (Direktur Institut Sejarah Sosial Indonesia, Jakarta); Dr. John Roosa (sejarawan tentang Indonesia dari Universitas British Columbia, Kanada); Dr. Mary Zurbuchen (peneliti tentang Indonesia); serta Dr. Baskara T. Wardaya (dosen IRB dan Direktur PUSdEP, Universitas Sanata Dharma).
Dalam makalah yang berjudul Providing Space for the Voiceless: Transitional Justice and Narratives on the 1965 Tragedy Baskara mengatakan bahwa selama ini narasi tentang praktek-praktek kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia pada masa lalu telah dimonopoli oleh rejim Orde Baru dan sisa-sisanya. Berhadapan dengan situasi demikian perlu diupayakan munculnya narasi-narasi lain sebagai alternatif serta sebagai bagian dari upaya pencarian kebenaran tentang masa silam. Upaya demikian menurutnya menjadi mendesak dalam kaitannya dengan narasi mengenai Tragedi '65. Selama puluhan tahun narasi tentang tragedi tersebut telah dimonopoli oleh rejim yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto dengan maksud untuk melegitimasi kekuasaannya sekaligus untuk membungkam narasi dari masyarakat, khususnya dari para korban. Itulah sebabnya sekarang ini penting diupayakan terus agar para saksi dan korban Tragedi '65 diberi "ruang" untuk menyampaikan narasi mereka. Pusat Sejarah dan Etika Politik( PUSdEP) sendiri, kata Baskara, melalui Komisi Sejarah-nya telah menyiapkan sebuah naskah yang dengan judul sementara Biarkan Air Mengalir: Berbagi Narasi tentang Tragedi '65 yang menurut rencana tahun ini akan diterbitkan sebagai buku.
Menurut Mary Zurbuchen, Tragedi '65 telah menimbulkan dampak yang panjang dan mendalam pada budaya dan masyarakat Indonesia. Berbagai upaya perlu segera dilaksanakan untuk mencermati hal ini. Menurutnya pula upaya-upaya yang ada selama ini, entah itu pendekatan hukum, media, pendidikan, budaya maupun inisiatif-inisiatif masyarakat tampak kurang berhasil dalam membantu mengolah dampak negatif dari tragedi kemanusiaan tersebut. Untuk itu dibutuhkan inisiatif-inisiatif baru supaya berbagai pelajaran mahal yang bisa ditarik dari Tragedi '65 tidak hilang begitu saja. (Tim PUSdEP)
