Gerakan 30 September 1965 dan buntut panjangnya yang amat berdarah itu merupakan kejadian yang amat menentukan dalam sejarah Indonesia pasca-perang Dunia II. Kejadian ini secara permanen mengubah peta politik Indonesia, yang berujung pada pemerintahan otoriter yang korup, yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Rupanya, pemerintah Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, secara aktif membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya pertentangan antara TNI dan PKI. Ketika pembantaian massal 1965 sedang berlangsung misalnya, pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi dan militer secara rahasia kepada TNI. Dengan demikian pembantaian massal di Indonesia yang terjadi tahun 1965-1966 merupakan peristiwa global dan bukan hanya peristiwa nasional saja. Pemikiran di atas mengemuka dalam acara Diskusi Publik bersama Dr. Bradley R. Simpson , seorang dosen dan pakar sejarah dari Princeton University, Amerika Serikat. Acara ini dibuka dan dimoderatori oleh Direktur PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Universitas Sanata Dharma, Dr. Baskara T. Wardaya, S.J. Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh PUSdEP di Ruang seminar LPPM, Universitas Sanata Dharma, 29 Mei 2010 ini mengambil topik “Amerika Serikat dan Tragedi ‘65”. Acara ini dihadiri sejumlah dosen dan mahasiswa USD maupun publik peminat sejarah. Dalam acara tersebut, Dr. Simpson berbicara tentang tragedi 1965 dan peran Amerika Serikat serta dinamika sentral politik Internasional selama Perang Dingin. Menurut Simpson selama dasawarsa sebelum peristiwa G30S pemerintah Amerika Serikat merasa sangat takut pertumbuhan kekuatan politik PKI yang radikal dan sikap anti-Barat yang dikampanyekan Presiden Soekarno. Karena kekhawatiran itulah maka Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden Eisenhower memulai operasi rahasia besar dan mendukung pemberontakan PRRI dan Permesta. Selama bulan Agustus 1964, selama hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia memasuki masa-masa buruk karena Konfrontasi Malaysia, pemerintahan Amerika di bawah Presiden Lyndon Johnson dan pemerintah Inggris melakukan strategi rahasia untuk menciptakan pertentangan antara TNI dan PKI. Caranya adalah dengan menggunakan uang, propaganda hitam, dan lain-lain. Inggris bahkan telah memulai strategi perang rahasia sejak tahun 1963 untuk menutup operasi militer Indonesia yang ingin menggagalkan pembentukan negara Malaysia. Bradley Simpson menyampaikan bahwa sejak awal Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mencoba membentuk persepsi umum tentang PKI sebagai kumpulan orang-orang yang kejam dan mengaitkan PKI dan G30S dengan China. Bantuan rahasia dari negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat menjadi mudah disalurkan ke TNI karena mereka bekerja sama dengan Jendral Sukendro yang belajar di Universitas Pittsburgh dan menjadi kontak CIA di Indonesia. Lewat permintaan Sukendro inilah Amerika mengirim peralatan komunikasi untuk anggota TNI bagi upaya TNI dalam menumbangkan kekuatan Soekarno dan PKI. Ditambahkan oleh Simpson bahwa tidak hanya Inggris dan Australia yang mendukung TNI, melainkan juga Uni Soviet, karena Soviet tidak suka dengan PKI yang mulai condong ke China. Keprihatinan Simpson adalah kebijakan bungkam pemerintah Amerika Serikat karena tidak ada satu pejabat yang mengkritik pembunuhan massal ini. Ada beberapa fakta menarik yang muncul dalam diskusi publik yang berlangsung selama tiga jam ini, yang jarang diketahui oleh masyarakat. Misalnya sementara pembantaian massal terjadi, delegasi TNI dan Amerika justru melakukan diskusi mengenai rencana penanaman modal dan investasi besar-besaran perusahaan Amerika di Indonesia. Contoh lain adalah Draft Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) di Indonesia yang ternyata disusun oleh orang Amerika. Dalam kalimat penutup diskusi, Dr. Baskara T. Wardaya mengatakan, dengan demikian tampaklah bahwa pembantaian massal 1965 bukan hanya masalah ideologi tetapi juga masalah kepentingan ekonomi. (Darwin)
