Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia (Pusdema) Universitas Sanata Dharma pada hari Jumat, 2 Desember 2016 kembali mengadakan kegiatan berupa diskusi film bertempat di ruang multimedia Magister Manajemen USD Mrican. Ada dua film pendek yang diputar, yakni “Izinkan Saya Menikahinya” karya sutradara Raeza Raenaldy Sutrisno, siswa SMAN Purbalingga dan “Kami Hanya Menjalankan Perintah, Jenderal!” karya Ilman Nafai, siswa SMA Rembang Purbalingga. Kedua film tersebut diproduksi oleh Gerilya Pak Dirman Film dan berhasil merebut berbagai penghargaan baik lokal hingga nasional, di antaranya Film Fiksi/ Dokumenter Terbaik pada Festival Film Purbalingga (FFP) Mei 2016; Film Terbaik kategori Apresiasi Film Pendek Pelajar dan kategori Apresiasi Film Dokumenter Pelajar/Mahasiswa Apresiasi Film Indonesia (AFI) yang diselenggarakan oleh Kemdikbud RI melalui Pusat Pengembangan Film.
Dr. FX Baskara Tulus Wardaya, S.J., selaku Ketua Pusdema USD yang membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, “Dua film ini berlatar belakang ’65. Yang satu mungkin kisahnya lebih kontemporer, yang satu lagi lebih akan menjelaskan kepada kita detik-detik terjadinya peristiwa dan rumor yang nanti akan membawa malapetaka bagi kita di Indonesia.”
Dr. Yerry Wirawan selaku moderator, usai pemutaran film, lalu memperkenalkan dua narasumber yaitu Hadi Sutjipto dari Sekber ’65 Purbalingga dan Winarso dari Sekber ’65 Solo. Kedua film tersebut mengusung suara-suara yang jarang terdengar. Ini menunjukkan sinyal yang bagus bagi demokrasi kita, terlebih karena kedua film tersebut juga mendapat apresiasi dari insan perfilman.
Film “Izinkan Saya Menikahinya” karya sutradara Raeza Raenaldy Sutrisno meski fiksi tetapi berbasis pada kisah nyata. Film itu berkisah perihal kasih asmara antara seorang tentara bernama Suryono yang akan menikahi seorang bidan, Suryati. Namun karena kakek Suryati mantan tahanan politik (eks-tapol), atasan Suryono tak mengizinkan mereka menikah. Peristiwa itu kontan memunculkan reaksi sebab secara administratif pra-syarat menikah sudah dipenuhi semua. Hanya satu yang belum, surat izin menikah dari atasannya (di TNI) belum keluar. Ditunggu sebulan, surat izin itu tidak kunjung datang. Dua bulan, tiga bulan, hingga advokasi pun kemudian dilakukan sebab sejak masa pemerintahan Gus Dur, ‘bersih lingkungan’ sudah dicabut.
Antusiasme penonton film tersebut membuat ruangan yang memiliki kapasitas lima puluh orang tersebut penuh pengunjung. “Sudah saatnya korban ’65 berbicara, bangkit dan menuntut hak-haknya,” tegas Winarso. Ada tiga hal yang digarisbawahi oleh Winarso, bahwa kondisi kita hari ini semakin terbuka, meski masih ada pihak-pihak yang menghambat penyintas bersuara. Film tersebut harus diapresiasi secara benar bahwa ada pengungkapan sejarah, biar pun tidak vulgar. Hebatnya, film tersebut dikerjakan oleh mereka, anak-anak muda, yang masih sekolah di SMA. Gayung pun bersambut, hingga film tersebut kemudian diapresiasi oleh Kemdikbud RI melalui Pusat Pengembangan Film dan memperoleh penghargaan.
Adapun film dokumenter “Kami Hanya Menjalankan Perintah, Jenderal!” mengisahkan tentang tiga mantan pasukan Cakrabirawa asal Purbalingga berkisah tentang kejadian ketika mereka dipecat dari ketentaraan dan bagaimana mereka menjalani hari-hari sesudahnya. Dengan Forum Akademik seperti ini, masyarakat dan akademisi mampu berpikir kritis terhadap narasi yang dibuat oleh negara dari sudut para korban dan penyintas sekaligus suara-suara muda dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. (DI_irb)
