Sebenarnya fenomena kepercayaan akan adanya hantu atau roh-roh halus bukan merupakan fenomena khas Indonesia. Kepercayaan akan makhluk-makhluk non-fisik juga ada di banyak tempat lain. Namun demikian dalam sejarah Indonesia, sejak terjadinya tragedi pembantaian massal tahun 1965-1966 kepercayaan akan hantu tampak mengalami peningkatan. Hantu-hantu yang dipercayai tersebut dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, “hantu-hantu” yang terkait dengan lokasi pembantaian atau penyiksaan massal dari Tragedi 1965. Contohnya adalah lokasi di sekitar Jembatan Bacem di Surakarta, atau bekas gedung Jefferson di Yogyakarta. Kedua, “hantu-hantu” yang dengan sengaja diproduksi oleh pemerintah Orde Baru dengan maksud untuk melayani kepentingan tertentu. Contohnya adalah hantu komunisme, hantu OTB (Organisasi Tanpa Bentuk), hantu bahaya laten PKI, hantu KGB (Komunis Gaya Baru), dan sebagainya.
Apapun kategorinya, kedua jenis “hantu” itu biasanya muncul saat-saat ada dinamika politik tertentu, entah itu sebagai sarana untuk menakut-nakuti rakyat, entah itu sebagai cara untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari tindakan politik tertentu. Alih-alih mengkritisi, seringkali masyarakat justru mengamini produksi hantu-hantu seperti itu. Tak mengherankan, wacana tentang hantu tidak hanya mencakup masalah dunia roh-roh halus atau urusan politik, melainkan juga bidang ekonomi. Timbullah apa yang disebut occult economy, yakni praktek-praktek mencari uang yang dasarnya adalah hal-hal tertentu yang sulit dilihat mata. Bisnis perdukunan, santet, atau bengkel “ketok magic” mungkin adalah contoh-contohnya.
Pokok-pokok gagasan di atas mengemuka dalam forum diskusi terbatas bersama Dr. Leong Kar Yen dari Tamkang University, Taiwan, pada tanggal 3 Agustus 2016 yang lalu. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh PUSDEMA (Pusat Kajian Demokrasi dan HAM) Universitas Sanata Dharma (USD), Yogyakarta. Diskusi yang mengangkat tema Exorcising Ghosts and Phantasms: Reinterpreting Indonesia’s Past Through Unseen Realms tersebut tampak diminati oleh banyak peserta. Akibatnya ruang kantor PUSDEMA tempat diselenggarakannya acara penuh sesak.
Selanjutnya Dr. Kar Yen mengusulkan perlunya segera diambil inisiatif-inisiatif tertentu guna membebaskan masyarakat dari upaya penghantuan atas peristiwa-peristiwa tertentu masa lalu itu supaya masyarakat bisa menjadi semakin cerdas dan sehat kembali. Salah satunya adalah dengan menyodorkan alternatif terhadap museum, monumen atau memorial yang telah dibangun dengan maksud untuk mengabadikan representasi ingatan yang keliru atas peristiwa-peristiwa masa lalu, yang dasarnya adalah kepentingan penguasa. Misalnya dengan mendirikan monumen, museum atau memorial yang sedapat mungkin bersifat “netral”, yang titik tolaknya adalah kajian sejarah dan kepentingan umum.
Hadir dalam diskusi tersebut sejumlah mahasiswa dan dosen USD, aktivis HAM, penyintas Tragedi 1965, peminat kejawen, serta peserta dari luar Indonesia yang tertarik pada sejarah Indonesia. Diskusi ditutup dengan acara tanya jawab yang berlangsung dengan hangat. Beberapa peserta mendorong diadakannya penelitian akademis lebih lanjut atas tema serupa. (rmb)
