Rejim pemerintahan Orde Baru boleh saja berakhir, tetapi pengaruhnya tampak masih coba terus diwariskan. Gerakan Reformasi yang dilancarkan seiring dengan goyah dan runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 sebenarnya dimaksudkan untuk mengubah sistem pemerintahan yang otoritarian menjadi lebih demokratis. Namun demikian dalam kenyataannya sistem tersebut tetap coba dihidupkan melampaui kejatuhan Orde Baru itu sendiri.
Hal ini tampak misalnya dalam bagaimana pihak-pihak tertentu menyikapi lagu Genjer-genjer. Meskipun lagu ciptaan Muhammad Arief pada jaman Jepang itu sebenarnya tak ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), namun sejak naiknya rejim Suharto lagu tersebut selalu dikait-kaitkan dengan PKI dan oleh karena itu dilarang. Dan meskipun tidak pernah tertulis, pelarangan itu tetap berlangsung hingga sekarang, jauh setelah tumbangnya pemerintahan Suharto.
Pelarangan seperti itu sebenarnya merupakan alasan saja untuk melakukan “demonisasi” atau penyetanan terhadap organisasi-organisasi serta gagasan-gagasan progresif yang ditakutkan akan mengancam kepentingan para pendukung Orde Baru yang sekarang masih ada. Bagi mereka penerusan tradisi Orde Baru itu penting guna melindungi impunitas mereka atas berbagai kejahatan pelanggaran HAM di masa lalu. Untuk tujuan tersebut mereka juga terus menghidup-hidupkan “hantu” komunisme.
Demikian beberapa pokok gagasan yang muncul dalam kuliah terbatas yang disampaikan oleh Dr. Budi Irawanto, seorang pakar perfilman dan dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kuliah yang berlangsung di kantor Pusdema (Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia) USD pada tanggal 27 Juni 2016 itu dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dan seorang dosen dari Tamkang University, Taiwan. Hadir pula sejumlah peserta lain dari beberapa perguruan tinggi dan LSM Yogyakarta. Para mahasiswa dari Taiwan berada di Pusdema dalam rangka mengikuti summer course tentang sejarah, budaya dan politik Indonesia. Progam ini merupakan kelanjutan dari program yang telah berlangsung sejak tahun 2015 lalu.
Selajutnya Budi menyatakan bahwa kita perlu bersyukur karena di tengah upaya pewarisan tradisi otoritarian seperti itu telah muncul berbagai bentuk resistensi kultural (cultural resistance) untuk melawannya. Resistensi itu datang dari sejumlah kalangan. Budi memberi contoh perlawanan dari pembuat film Gie (2005) yang memasukkan lagu Genjer-genjer, penulisan buku-buku tentang Tragedi 1965 oleh sastrawan Hersri Setiawan, serta penciptaan lagu Genjer-genjer versi hip-hop yang dimuat di situs YouTube. Ia berharap bahwa kontestasi gagasan semacam tidak akan menghalangi terwujudnya rekonsiliasi nasional di Indonesia.
Sebelumnya, dalam kuliah serupa dengan tema pluralisme, Dr. Yerry Wirawan, dosen sejarah USD, menyampaikan adanya sejumlah tantangan di Indonesia sekarang ini. Tantangan-tantangan itu antara lain: konflik inter dan antar agama; kelompok-kelompok anti-LGBT; propaganda anti-komunisme; pertentangan antara gagasan koeksitensi kultural dan multikulturalisme; serta penggunaan politik ketakutan (politcs of fear). (RMB)
