Bangsa Indonesia terbukti mampu menyelesaikan masalah Timor Timur, Aceh, dan beberapa konflik besar lainnya, terlepas dari memuaskan atau tidaknya penyelesaian itu. Akan tetapi tampaknya bangsa ini belum mampu menyelesaikan Tragedi 1965, sebuah tragedi paling kelam dalam sejarah bangsa kita. Padahal, yang namanya social memory itu tidak akan bisa hilang begitu saja. Masa lalu tidak bisa diubah tetapi dapat disikapi dengan cara yang bermartabat. Tragedi 1965 merupakan sebuah memoria passionis atau ingatan penderitaan yang telah membuat nalar, pikiran, dan rasio tidak bekerja. Memoria passionis yang merupakan ingatan individu berbaur menjadi ingatan kolektif yang menyejarah. Karena itu, jika ada orang yang berjuang mati-matian mempertahankan wacana dominan dalam persoalan Tragedi 1965, mereka sesungguhnya tidak mengerti apa yang mereka perjuangkan. Yang dibutuhkan bangsa kita adalah “the courage to say we were wrong!”
Demikian antara lain kesimpulan yang dapat ditarik dari Seminar Nasional bertajuk Trauma Healing dan Rekonsiliasi Kekerasan Politik yang dilaksanakan 18 September 2015 di Ruang Seminar LPPM Universitas Sanata Dharma. Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Masyarakat (PUSDEMA) bekerjasama dengan Panitia Dies Natalis 60 Universitas Sanata Dharma ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu: Nani Nurachman Sutoyo (dosen Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta, putri Mayjen TNI Anumerta Sutoyo Siswomihardjo – salah satu pahlawan revolusi yang dibunuh pada malam 30 September 1965), Lanny Anggawati (Putra Bangsa, Klaten, alumni Sanata Dharma), dan Tjipto Susana (dosen Fakultas Psikologi USD).
Ruangan Bersama: Ruang Keindonesiaan
Mengungkapkan hal yang terjadi di masa lampau sebagai sebuah sejarah tuturan (the peoples history) berarti mengungkap kebenaran sebagaimana dialami individu (truth as experienced). Kebenaran ini tidak perlu dipertentangkan dengan kebenaran ilmiah (truth for verification)yang berpretensi untuk melakukan pelurusan sejarah. Bertemunya kesesuaian pandangan antara dua macam kebenaran ini akan membuka sebuah ruang bersama yang disebut ruang keindonesiaan. Demikian ditegaskan oleh Nani Nurachman Sutoyo.
“Dalam ruang bersama ini tidak mungkin dipaksakan satu kebenaran tunggal dan baku dengan klaim hitam–putih, kalah–menang. Biarkan museum dan monumen Pahlawan Revolusi dan Pancasila Sakti ada di sana, tetapi dirikan pula prasasti dan monument di Pulau Buru, di Plantungan, dan tempat-tempat lainnya,” lanjut Nani Sutoyo. Berbagai museum, monument, dan prasasti itu akan mengingatkan generasi mudanya tentang bagaimana pengalaman sesame warga negara memperlakukan dan diperlakukan pada sebuah momen historis.
Sementara itu, Lanny Anggawati yang tampil sangat bersemangat memaparkan pengalamannya sebagai anak Korban Tragedi 1965. Di tahun jahanam tersebut, ayahnya diciduk dan dihilangkan jejaknya sampai sekarang. Peristiwa itu membawa trauma yang sangat besar bagi seluruh anggota keluarganya (ibu dan tujuh saudaranya).
“Saya bangkit karena saya capek menderita. Dan saya sadar bahwa selama ini saya sangat menderita karena saya menyimpan dendam dan kebencian yang mendalam. Setelah mengalami pencerahan spiritual, sikap saya berubah. Ingatan penderitaan bukan untuk merusak tetapi justru untuk menguatkan saya. Saya betul-betul menyadari bahwa kekuatan manusia terletak pada pikirannya,” demikian penjelasan Lanny Anggawati.
Redemptive Self
Tjipto Susana menyoroti bagaimana proses terciptanya penyembuhan trauma (trauma healing), dimulai dari fase post traumatic disorder (PTD) yang chaos menuju post traumatic growth (PTG) yang tidak hanya menciptakan harmoni melainkan juga mewariskan nilai-nilai positif kepada generasi muda. Dia harus mengupayakan pola, sikap, dan tindakan penyelamatan terhadaop dirinya sendiri (redemptive self).
“Jika orang yang mengalami trauma karena kekerasan politik ingin keluar dari situasi tidak menentu (PTD), dia perlu menemukan makna hidup dan melakukan tindakan pro sosial untuk orang lain dan dengan demikian ia memberikan warisan positif untuk generasi penerus,” tegas Tjipto Susana. (y2t)
