Konflik antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi pada awal tahun 1960-an sesungguhnya adalah bagian dari upaya Inggris untuk melanggengkan pengaruh kolonialnya di Asia Tenggara. Dalam rangka itu Inggris mendesak pembentukan Federasi Malaysia yang tetap berasosiasi dengan London. Inggris juga berusaha menguasai tambang minyak di Brunei. Presiden Sukarno yang mula-mula setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia akhirnya menarik dukungan itu setelah mengetahui niat sebenarnya dari pihak Inggris. Bung Karno lalu mencanangkan apa yang disebut sebagai politik “konfrontasi”. Namun demikian, politik konfrontasi sendiri tidak dimulai oleh Bung Karno. Pihak Inggrislah yang memulai, antara lain dengan cara memprovokasi Presiden Republik Indonesia dan rakyatnya.
Demikian antara lain pokok-pokok gagasan yang dikemukan oleh Dr. Greg Poulgrain, seorang peneliti sejarah Indonesia dari Australia, dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Pusdema (Pusat Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia) USD di Kampus II Mrican, 5 Agustus 2015. Hadir dalam diskusi itu sejumlah mahasiswa dan alumni USD maupun peserta umum. Selanjutnya Poulgrain mengatakan, melalui Kalimantan Utara dan Selat Malaka Inggris terus berusaha memprovokasi Indonesia. “Oleh karena itu bukan Bung Karno, melainkan Inggris-lah yang memulai konfrontasi,” tegas Poulgrain. Lebih jauh dikatakan, provokasi itu didukung pula oleh pihak-pihak tertentu di Amerika Serikat yang menginginkan agar Indonesia mengalami krisis ekonomi yang selanjutnya akan mendorong jatuhnya Bung Karno dari kekuasaan. Jatuhnya Bung Karno dari kekuasaan diharapkan akan digantikan oleh sebuah rejim pemerintahan baru yang akan mempermudah akses mereka terhadap sumber-sumber alam di Indonesia, khususnya tambang emas di Irian Barat (sekarang Papua).
Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu itu menurut Poulgrain antara lain adalah Allen Dulles, Direktur Dinas Intelijen AS yakni CIA, yang dalam kaitannya dengan perusahaan raksasa Rockefeller waktu itu sedang berusaha mengeksploitasi tambang emas di Grasberg dan Ertsberg, Papua. Menariknya, sampai pada tahap ini baik Presiden John F. Kennedy maupun Presiden Sukarno tidak diberitahu tentang keberadaan tambang emas raksasa tersebut. Pada tahun 1962 Presiden Kennedy berhasil dalam membantu Indonesia dalam menguasai Irian Barat seraya membantu meningkatkan ekonomi Indonesia. Melaui bentuan-bantuan itu Kennedy ingin agar Bung Karno tetap bertahan sebagai Presiden sedang Partai Komunis Indonesia (PKI) akan semakin pengaruhnya di Indonesia. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Kennedy dan Bung Karno, Allen Dulles juga berusaha supaya Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia, tetapi bukan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno, melainkan Indonesia yang dikuasai oleh sebuah rejim pemerintahan baru yang diharapkan akan mau diajak kerjasama dalam mengeksploitasi tambang emas di Papua. Untuk itu Bung Karno dan para pendukungnya harus disingkirkan.
Menurut Poulgrain, terkait hal-hal di atas kekerasan massal yang terjadi pada tahun 1965 bukan hanya merupakan masalah kekerasan dalam rangka menumpas komunisme di Indonesia, melainkan juga merupakan bagian dari upaya untuk menyingkirkan Bung Karno dan para pendukungnya, agar sumber-sumber daya alam Indonesia khususnya tambang emas di Papua bisa dikuasai. Pembunuhan yang begitu massif pada tahun 1965, ekspolitasi tambang emas secara besar-besaran oleh perusahaan asing, serta berbagai bentuk kekerasan terhadap penduduk asli Papua sampai hari ini, semuanya merupakan bagian dari upaya menguasai sumber-sumber daya alam tersebut. Poulgrain bahkan melihat, banyaknya kasus pembunuhan maupun tingginya tingkat HIV di Papua merupakan bagian pokok dari upaya untuk mereduksi jumlah penduduk asli Papua, dengan maksud supaya kekayaan alamnya bisa dikuasai semaksimal mungkin.
Menyadari itu semua, penulis buku The Genesis of Konfronasi (1998) dan The Incubus of Intervention (2015) ini menghimbau agar narasi tentang sejarah Indonesia dikaji dan ditulis kembali berdasarkan penelitian-penelitian yang lebih serius. Ia juga mendesak agar segera diambil tindakan-tindakan yang tulus dalam rangka menghormati penduduk asli Papua beserta kekayaan alamnya. (Rmb)
