Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala dari pada masa yang akan datang. (Soekarno, 1966)
Itulah sebaris kutipan Soekarno yang dipilih oleh Baskara T. Wardoyo, SJ untuk membuka presentasinya dalam seminar internasional Bersama Melawan Lupa: Menghadapi Marginalisasi dan Stigmatisasi Dari Pulau Buru dan Anak Jalanan, pada Jumat (19/6) di gedung Pascasarjana Universitas Sanata Dharma (USD). Dalam acara yang diselenggarakan oleh Pusdema (Pusat Kajian Demokrasi dan HAM) USD ini, selain Baskara, hadir pula Thomas Stodulka dari Berlin dan Y. Tri Subagya, seorang pengajar pascasarjana USD sebagai pembicaranya. Tidak hanya para akademisi, secara khusus Baskara mengundang para saksi hidup dari Pulau Buru. Mereka adalah narasumber yang ditemui oleh Baskara dan teman-temannya ketika mengunjungi Pulau Buru pada Mei 2015 yang lalu.
Sudah hampir 70 tahun Indonesia merdeka. Selama itu, Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang. Selama itu pula, bangsa Indonesia memiliki luka-luka yang rasanya masih membekas dalam ingatan. Tetapi, bagi mereka yang tidak merasakan masa-masa itu, ingatan itu tidak berarti apa-apa. Hal inilah yang mendorong diadakannya seminar ini, yaitu bahwa perlunya pendokumentasian sejarah, agar bangsanya tidak lupa pada sejarahnya sendiri.
Secara khusus, seminar ini membahas mengenai sejarah Pulau Buru yang dilupakan sejarahnya. Pulau Buru, yang menjadi saksi bisu dari peristiwa G30S dan yang kini menjadi salah satu lumbung padi di Indonesia timur. Jika suatu saat kita berkunjung ke sana, mungkin kita akan lupa bahwa di tempat itu dulu pernah terjadi kekerasan sosial yang dilakukan oleh bangsa Indonesia atas saudaranya sendiri. “Tak ada tugu peringatan, tak ada monumen pengenangan. Tak ada pula museum tempat bangasa ini bisa sejenak menoleh ke belakang dan berefleksi. Semuanya telah hancur atau dihancurkan.” demikian tulis Baskara dalam esai pengantar seminar ini, Di Negeri Penuh Ironi: Catatan Kecil dari Kunjungan ke Pulau Buru.
Melalui Stodulka, kita diajak untuk memaknai kembali marginalisasi dan stigmatisasi di dalam masyarakat. Marginalisasi tentang adanya kaum yang terpinggirkan dan para penguasa yang meminggirkan, dan stigmatisasi yang diberikan oleh masyarakat kepada kelompok tertentu karena mereka “berbeda”. Adanya para penguasa yang menjadi pusat dan menguasai kaum marginal adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. “Tapi hubungan antara kekuasaan dengan kaum marginal itu adalah sesuatu yang bisa diubah,” katanya. “Stigma seringkali dianggap sebagai penyakit menular,” Ia menjelaskan. “Stigma dan marginalisasi sendiri bukanlah takdir atau penyakit bawaan, tetapi sesuatu yang bisa diubah.”
Dalam kaitannya dengan penyembuhan luka-luka sejarah, Y. Tri Subagya menawarkan metode story-telling untuk menyembuhkan luka bagi orang-orang yang mengalami pengalaman traumatis korban kekerasan kolektif. ”Kekerasan kolektif sudah banyak terjadi di Indonesia, bahkan setelah Indonesia merdeka. Terutama pada masa orde baru, seperti dalam G30S. Kekerasan itu dilakukan untuk menciptakan stabilitias para penguasa rezim,” tuturnya. Dalam metode story-telling tersebut, ia menjelaskan bahwa cerita narasi memiliki kekuatan, dan melaluinya, peneritaan kebenaran menjadi penting. “Bercerita adalah aktivitas mendasar manusia. Melalui cerita, kita menemukan kebenaran, dan hal itu menyeimbangkan tindakan kekerasan yang telah terjadi.” jelasnya.
Berangkat dari marginalisasi, stigmatisasi, dan metode penyembuhan story-telling itu, Baskara menceritakan perjalanannya ke Pulau Buru pada Mei 2015 yang lalu. Dari Pulau Buru pada saat akan ditinggali oleh para tahanan politik sampai Pulau Buru yang sekarang menjadi pulau yang begitu subur. Para tahanan politiknya yang berhasil selamat tidak semuanya kembali ke tanahnya di Jawa. Sebagian memilih untuk tinggal dan menetap di pulau itu, membina keluarga, dan hidup dari bertani. Dalam sejarah ini, yang patut dikritisi adalah adanya suatu pelupaan masif dalam prosesnya. “Tidak ada memorial, tidak ada bekas barak. Pertanian maju, tetapi tidak ada pengakuan terhadap para tapol sebagai perintisnya,” tutur Baskara. “Karena itulah kita perlu melawan “lupa”,” cetusnya. Perlu ada pendokumentasian tentang kejadian ini. Meskipun sumbangan itu kecil, tetapi pasti akan menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi bangsa ini.
Mengingat sejarah bukan untuk membuka kembali luka-luka. Mengingat perlu dilakukan kembali untuk merekonsilisasi. Hal inilah yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat pengadaan dokumentasi sejarah. Hal inilah yang perlu disampaikan pada generasi selanjutnya. Dalam penutup esai kecilnya, Baskara menuliskan, “kita perlu segera bangkit berdiri untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Bersama para mantan tahanan politik di Pulau Buru kita juga ingin melahirkan sebuah generasi baru yang siap menyambut cahaya masa depan penuh harapan”. (GMP)
