Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma (FE USD) dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Indonesia (ISEI) pada hari Sabtu, 06 Juni 2015 menggelar Seminar Ekonomi “Jokowinomics: Isu-Isu Perekonomian Indonesia Terkini” di Ruang Driyarkara, Lantai 4, Gedung Pusat, Kampus II USD. Acara ini dihadiri lebih dari 100 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa USD, Dosen dan Karyawan USD, Anggota ISEI, Pers, dan alumni Fakultas Ekonomi yang ada di Yogyakarta.
Seminar tersebut menghadirkan Keynote Speech Arief Budi Santoso, SE (Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY), sebagai pembicara adalah Fahmy Radhi, Ph.D (Mantan Anggota TIM Revormasi Tata Kelola Migas), Drs. L. Bambang Harnoto, M.Si (Dosen Fakultas Ekonomi USD), dan Robby Kusumaharta (Penasehat KADIN DIY dan Ketua BP2JK DIY). Dan menghadirkan Ronny Sugiantoro, SE, MM (Wapemred SKH ‘Kedaulatan Rakyat’) sebagai Moderator.
Diungkapkan oleh Arief Budi Santoso, SE bahwa munculnya sembilan agenda perubahan di-era Jokowi (Nawacita Jokowi) ini, salah satunya ialah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis dimulai dengan membangun kedaulatan pangan dan mewujudkan kedaulatan energi yang didukung dengan fasilitas yang memadai bahkan perlu ada pembangunan infrastruktur. Dalam era perubahan ini pengendalian bahan bakar minyak (BBM) dirasa sangat bagus karena inflasi menjadi lebih terkendali. Dana yang dialihkan dari pencabutan sumsidi BBM digunakan untuk membangun infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Fahmy Radhi, Ph.D sebagai pembicara pertama mengungkapkan upaya prioritas meningkatkan produksi migas ada lima poin, yaitu (1) Mengevaluasi peran petral sebagai perpanjangan pertamina dalam pengadaan BBM dalam negri, (2) Mengkaji ulang metode penetapan harga pokok penjualan BBM bersubsidi, (3) Mendorong percepatan pembangunan kilang minyak da dalam negri, (4) Merumuskan sistem serta makanisme perizinan serta membentuk lembaga perizinan terpadu dalam satu atap, dan (5) Memasukan perbaikan Tata kelola sebagai materi RUU Migas.
Pembicara kedua Drs. L. Bambang Harnoto, M.Si mengatakan bahwa daya saing Indonesia pada tahun 2014-2015 naik dari urutan 38 menjadi urutan 34. Ini dikarenakan adanya dukungan perbaikan infrastruktur dan konektivitas, namun daya saing ini masih dibawah Malaysia dan Thailand. Ini menjadi ‘PR’ yang cukup berat bagi pemerintahan Jokowi. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan bisa dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja lokal.
Sementara itu sebagai pembicara ketiga Robby mengungkapkan bahwa kesenjangan sosial dan kemiskinan seharusnya menjadi program prioritas yang harus ditangani oleh pemerintahan Jokowi ini. Dengan ini keinginan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi akan lebih mudah diwujudkan. Peluang industri kreatif sebenarnya sangat banyak, seperti (1) Perubahan prilaku pasar dan konsumen, (2) Pergaulan dan gaya hidup semakin global dan pasar baru berbasis teknologi, (3) Tumbuhnya era produksi non masal, (4) Daur hidup produk yang semakin singkat mendorong lahirnya sistem produksi non masal yang kemudian justru sesuai dengan kebutuhan produksi diindustrik kreatif, (5) Porsi konsumen produk dan jasa industri kreatif yang relatif besar di negara G-7, (6) Memberikan panduan kepada Indonesia bahwa produk yang diekspor harus terdesain dengan lebih baik, (7) Porsi pasar industri dalam negri yang besar, (8) Jumlah penduduk terbesar no-4 di dunia lebih baik disarankan mengkonsumsi produk lokal, (9) Keberagaman sosio-kultural Indonesia, dan (10) Keberagaman sosio-kultural menjadi sumber inspirasi dan industri kreatif mampu memberikan sentuhan yang lebih konstekstual kehidupan di era moderen. (AOCY)
