Fakultas Filsafat Keilahian Universitas Sanata Dharma (USD) pada hari Jumat, 27 Maret 2015 menggelar lokakarya mahasiswa di pendopo Willekens, Kampus 4 USD Kentungan. Lokakarya mahasiswa ini membahas kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama 100 hari perjalanan sejak masa pelantikan. Sebagaimana kita ingat, kepemimpinan Jokowi-JK merupakan model pemimpin pilihan rakyat dengan jumlah massa yang sangat besar. Dengan berbagai visi-misi yang ingin dicapai dengan motto ‘kerja-kerja dan kerja’ serta semangat blusukan, kepemimpinan ini menjanjikan perubahan yang besar dalam hidup masyarakat Indonesia dengan perencanaan pembangunan tol jalur kelautan, peningkatan devisa negara sebanyak 7%, pembangunan kesejahteraan rakyat kecil, dan pemberantasan korupsi bagi para elit politik. Maka beberapa kebijakan yang berpengaruh penting dalam usaha pencapaian tersebut adalah penurunan subsidi BBM untuk pembangunan kebijakan fiscal negara dan pembentukan tim 9 dalam pemberantasan korupsi. Lalu pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah sejauh mana kepemimpinan Jokowi-JK membawa perubahan yang begitu besar dan berpengaruh dalam mengendalikan negara Indonesia?
Masalah baru-baru ini yang selalu mencuat di berbagai media massa adalah pertarungan antara KPK dan POLRI di mana KPK menyelidiki dugaan korupsi oleh beberapa oknum kepala POLRI yang berhasil diusut oleh KPK seperti calon Kapolri Budi Gunawan, atau sebelumnya Joko Susilo. Beberapa kasus korupsi yang lainnya yang menyentuh para elit politik Indonesia sungguh menjadi ironi Kepemimpinan Jokowi-JK yang hendak ‘menumpas’ tindak korupsi yang menggeroti integritas bangsa Indonesia. Tampaknya korupsi terjadi bukan karena semata-mata niat dari pelaku anti korupsi tetapi juga kesempatan (sistem yang bermasalah). Indonesia tampaknya belum mempunyai sistem yang baik dalam pengaturan uang. Sistem dalam hidup bersama sangat menentukan cara hidup bersama di dalam kebersamaan. Jokowi-JK belum bisa membuat keputusan yang betul-betul tindakan anti korupsi. Pemerintahan Jokowi-JK tampaknya mendua. Walau begitu, kabar gembira kita temukan dalam kepemimpinan Jokowi-JK lewat kinerja beberapa menteri dalam pemerintahan, seperti Menteri Perikanan dan Kelautan (Puji Astuti), Menteri Perhubungan (Ign. Jonan), dan Menteri Dalam Negeri (Cahyo Kumolo) dan mungkin beberapa menteri yang lainnya yang menunjukkan perubahan dalam kebijakan yang dibuat. Seperti yang dilakukan Puji Astuti dalam memberantas illegal fishing, Ign. Jonan dalam pembuatan sistem control penerbangan di bandara, dan Cahyo Kumolo dalam ketertiban administrasi pegawai negeri dalam pelaksanaan, menjadi bentuk perubahan yang perlu diapresiasi walau itu masih seperempat dari bentuk visi-misi yang ingin dicapai dalam kepemimpinan Jokowi-JK.
Narasumber dalam lokakarya mahasiswa ini, yaitu Zaenur Rohman, peneliti pusat kajian anti korupsi dari Fakultas UGM, mengungkapkan bahwa penuntasan korupsi sebagai tindak anti korupsi mengancam demokrasi Indonesia. Jokowi-JK punya peran untuk menyelesaikan berbagai kasus korupsi yang berhasil ditemukan, walau disadari korupsi terjadi karena sistem kita yang masih acak-acakan dan tidak ada pengaturan yang jelas. Kegagalan Jokowi-JK melakukan kebijakan karena kegagalan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Jokowi-JK tampaknya tidak memperdulikan persoalan intern yang mengganggu stabilitas hukum dan politik dimana beberapa kali kita temukan Jokowi dan JK silih berganti bolak-balik ke luar negeri. Dugaan kuat yang disadari oleh Jokowi-JK bahwa masalah oligarki yang begitu kuat dalam oposisi partai menjadi masalah yang tidak bisa dihadapi oleh Jokowi-JK sendiri. Kepemimpinan Jokowi-JK tidak menampakan perubahan yang signifikan dalam diri bangsa Indonesia. “Bagaimana dengan revolusi mental? Ketika rakyat mendukung dengan massa yang begitu besar, 100 hari setelah kepemimpinan ternyata revolusi mental hilang, kemana?” demikian ungkapnya.
Ada lima masalah yang harus diselesaikan Kepemimpinan Jokowi-JK dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu, menciptakan lapangan kerja, mengendalikan harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, pemerataan pendapatan dan memperbaiki kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan merubah mentalitas masyarakat bangsa Indonesia dengan kedisiplinan dalam kehidupan harian atau pun dimulai dalam pendidikan di keluarga, juga mentalitas kejujuran dan kesederhanaan. “Revolusi mental perlu dihidupkan kembali supaya tidak menjadi mitos karena orang dikuasai oleh pemenuhan barang material sebagai identitas diri yang semakin direduksi. Dari situ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan mewujudkan Indonesia yang sejahtera.”, demikian lanjutnya. Fungsi mahasiswa dalam Kemimpinan Jokowi-JK adalah selalu mempertanyakan kekuasaan yang menghasilkan kebijakan untuk mengingatkan karena kekuasaan itu memabukan. Selanjutnya para mahasiswa mengintegrasikan pikiran kritisnya dalam wujud tindakan sosial misalnya tidak melakukan plagiatrisme atau taat berlalu lintas. Integrasi revolusi mental yang dipupuk terus menerus akan menjadi kebiasaan baik yang menjadi habitus. (FXAP)
