Selama berada di bawah pendudukan militer Indonesia sejak tahun 1974 rakyat Timor Leste sangat menderita. Sekitar dua ratus ribu penduduk tewas akibat perang. Banyak dari mereka meninggal karena kelaparan. Sementara itu banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Tidak sedikit orang-orang muda mereka direkrut menjadi pendukung pendudukan. Melalui jajak pendapat pada tahun 1999 rakyat Timor Leste memutuskan untuk menjadi negara merdeka, tetapi kemudian diikuti pertumpahan darah dan penghancuran harta benda yang tak ternilai jumlahnya.
Kisah rakyat Timor Leste tidak berakhir di situ. Setelah hampir seperempat abad menderita akibat berbagai bentuk kekerasan itu mereka berusaha berdamai dengan masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Dalam upaya itu mereka dibantu oleh sebuah Komisi yang bernama CAVR atau Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi. Setelah melakukan usaha fact finding, termasuk mewawancarai ribuan survivor, CAVR merumuskan dan menerbitkan hasil temuannya dalam bentuk buku yang terdiri dari 5 jilid dan diberi judul Chega! yang berarti “Cukup Sudah!”
Pada 28 November 2014 lalu laporan Chega! dibahas dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pusdema (Pusat Studi Demokrasi dan Masyarakat) LPPM-USD bekerjasama dengan Pussaka Institute, Penerbit USD, dan AJAR (Asia Justice and Rights) di Kampus II USD. Tampil sebagai pembicara Patrick Walsh, seorang tokoh utama dalam penyusunan Laporan Chega!, dan Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama SJ, mantan Rektor USD yang juga mantan Rektor Universitas Timor Timur (1989-1993). Seminar dengan tema “Menemukan Kembali Indonesia: Melawan Lupa tentang Timor Leste, 1974-1999” ini dibuka oleh Dr. P. Mutiara Andalas SJ, Wakil Rektor III USD, yang memberikan sambutan atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma.
Patrick Walsh antara lain mengatakan, selama masa pendudukan itu militer Indonesia melakukan kekerasan dengan impunitas yang nyaris total. Sekarang ini banyak mantan korban kekerasan di Timor Leste masih hidup menderita, sementara orang-orang yang dulu bertanggung jawab atas kekerasan di Timor Leste hidup dengan nyaman. Berhadapan dengan situasi demikian CAVR telah melaksanakan mandat untuk memfasilitasi rekonsiliasi tingkat komunitas, mencari kebenaran, mendukung para korban, serta menyusun sebuah laporan final. Apa yang terjadi di Timor Leste, menurutnya, perlu dijadikan sumber kajian dan pelajaran di Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini.
Sementara itu Dr. Wiryono mengungkapkan bahwa rekam jejak perjuangan kemerdekaan Timor Leste mencerminkan pergulatan isi kebangsaan kita. Diungkapkan bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman kultur, seperti ada orang jawa, orang dayak, orang sunda, dll. Orang jawa dari sisi antropologi merupakan kultur yang agak menyombongkan diri karena adat tradisinya halus dibandingkan yang lain. Kiranya hal ini menjadi ilustrasi yang menggambarkan sisi kehidupan yang terjadi di Timor Leste. "Pergolakan selama 25 tahun di Timor Leste berakar rumput dari perang saudara yang kemudian diintervensi oleh pihak luar seperti Indonesia dan Australia yang menginginkan supaya Timor Leste tidak memerdekakan diri. Peperangan dan kekerasan ini tentu menuai berbagai akibat atau dampaknya hingga sekarang. Semoga kita tidak mengalami ketidaktahuan atau justru pura-pura tidak tahu dengan apa yang telah terjadi." demikian tandasnya. Ada empat level pengalaman konflik dan kekerasan yang dialami beliau ketika ada di Timor Leste yaitu konflik regional, konflik dalam Universitas Timor Leste, konflik di dalam Gereja Katolik, dan konflik di dalam tubuh ordo Jesuits. Konflik regional muncul karena perbedaan cara pandang orang terhadap tiap etnis kelompok yang ada, misalnya berada di kota A harus hati-hati karena kelompoknya garis keras pro referendum. Konflik dalam Universitas Timor Leste disebabkan beliau difitnah telah menjelek-jelekkan rakyat Timor Leste dan akan diusir pulang ke Jawa. Konflik di dalam Gereja katolik muncul karena para pemimpin agama membentuk gerakan independen, tidak lagi para penatua atau pemuka adat yang menjadi pemimpin tetapi para Pastor dan Pendeta yang menjadi pemimpin adat. Dan konflik ordo Serikat Jesus sendiri muncul karena terjadi kematian dua Yesuit dalam penanganan referendum, apakah cenderung menyalahkan atau bagaimana? Dari situ beliau menyimpulkan bahwa kerentangan jaman ini akibat kehilangan identitas diri adalah mudah dicerai berai atau diadu-domba, penyulutan konflik yang mudah pecah, apalagi kerentangan ini bisa dimanipulir. Peran Universitas di dalam langkah pengembalian krisis identitas adalah penanaman nilai-nilai pancasila yang dibuat menarik untuk membentuk dan mendidik identitas diri bangsa dalam pengertian dan pemahaman masyarakat dan untuk mempertahankan pancasila dalam mendidik karakter. "Kalau Indonesia ingin menemukan kembali identitasnya, syarat inilah yang paling tepat asal pemimpin kita memiliki integritas yang kuat, dan bisa menjadi panutan, saat inilah kita bisa menemukan kembali roh NKRI." ungkap beliau menutup sesi kedua.
Dari jumlah 40-an orang yang oleh pantia diharapkan akan hadir, diskusi dihadiri oleh sekitar 80 orang peserta dari berbagai kalangan. Sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa, dosen, aktivis, dan survivor pelanggaran HAM dari Yogyakarta dan sekitarnya. Hadir pula sejumlah peserta dari Jerman, Australia, dan Timor Leste sendiri. Tanggal 28 November bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan Timor Leste dari Penjajah Portugal pada tahun 1975. (rmb & fxap)
