Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sanata Dharma pada hari Jumat, 10 Oktober 2014 menggelar seminar Nasional dengan tema “Kekerasan, Demokrasi, dan HAM” di Ruang Dryarkara Kampus 2 USD Mrican. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Pusat Studi Demokrasi dan Masyarakat (PUSDEMA) dan LPPM Universitas Sanata Dharma. Peserta yang menghadiri acara ini tidak hanya Dosen dan Mahasiswa USD saja tetapi juga dihadiri oleh mahasiswa UKDW dan mahasiswa STPMD. Organisasi masyarakat di luar USD yang dianggap sebagai saksi mata peristiwa PKI pun turut serta mengikuti kegiatan ini. Seminar yang dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 12.30 WIB ini, berbentuk forum dialog yang dibuka dengan penyampaian materi oleh tiga pembicara yaitu: Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J., Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum., dan Dr. FX Baskara T. Wardaya, S.J.
Dalam seminar tersebut, Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum. sebagai pembicara pertama menyampaikan paradigma yang secara khusus menyoroti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, khususnya pada tragedi pembantaian 1965, dalam karya Sastra Indonesia. Lebih jauh dijelaskan bahwa Sastra Indonesia harus berani mengungkapkan peristiwa pembantaian 1965 melalui tulisan, baik berupa buku maupun novel. Peristiwa pembantaian 1965 ini nyaris tidak pernah disebutkan dan dituliskan oleh para sejarawan, bagaimana makna dan akibatnya peristiwa 1965 bagi kehidupan perorangan, masyarakat, dan bangsa.
Selanjutnya, Dr. FX Baskara T. Wardaya, S.J. sebagai pembicara kedua memberikan gambaran tentang demokrasi dan pelanggaran HAM dalam sejarah Pasca-Proklamasi. Dalam presentasinya mengungkapkan bahwa pelanggaran HAM di latar belakangi oleh faktor-faktor dari luar negeri di antaranya Perang Dingin (1945-1990) dan kepentingan Ekonomi Multinasional. Sementara yang menjadi faktor dari dalam negeri sendiri yaitu konflik kepentingan politik/Ideologis dan konflik kepentingan Ekonomi.
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J. sebagai pembicara ketiga, menyampaikan pandangan tentang bagaimana prinsip-prinsip Demokrasi dan Penegakan HAM dalam Perspektif Filsafat Politik. Menurut Romo Magnis, untuk menegakan HAM yang terjadi di sebuah negara atau dalam masyarakat harus mampu mengubah sistem pemerintahan yang ada dan digantikan dengan pemerintahan yang baru sebagai pembawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Langkah untuk menentukan siapa yang pantas membawa perubahan dalam sistem pemerintahan adalah dengan mempertimbangkan pengalaman kepemimpinan yang dimiliki oleh partai-partai politik. Tidak ada partai yang bersih dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran, untuk itu pilihlah partai politik yang isinya sedikit melakukan kesalahan selama menjalankan kepemimpinannya.
Dalam sesi tanya jawab, sebagian besar peserta seminar banyak melontarkan pertanyaan karena materi yang didiskusikan sangat menarik dan berkaitan erat dengan proses pemerintahan yang sedang berlangsung di Indonesia. Namun ada satu pernyataan yang menarik dari salah seorang peserta seminar “Seharusnya dalam diskusi intelektual seperti ini sangat diharapkan keberadaan pemuda sebagai intelektual muda, namun peserta yang hadir kebanyakan orang tua”. Menanggapi pernyataan itu, Romo Baskara mengatakan bahwa orang tua yang ada di kegiatan ini, diundang karena mereka merupakan saksi mata atas peristiwa pembantaian pada tahun 1965. (MG)
