Forum Diskusi Kebangsaan Universitas Sanata Darma (USD) kembali menggelar diskusi bulanan (18/7), kali ini mengangkat tema ”Belajar dari Pemilu Presiden 2014.” Forum itu menghadirkan pemikir-pemikir kampus yang memiliki kepedulian pada persoalan kebangsaan. Forum yang didirikan oleh Rektor USD itu dimaksudkan sebagai sebuah wadah yang bertujuan memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan-persoalan aktual masyarakat, khususnya di bidang kebangsaan.
Menurut Rektor USD, Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 berlangsung tidak saja lancar dan damai, tetapi juga mencatat tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Realitas ini menjadi “tanda-tanda jaman” yang bermakna untuk dicermati dari berbagai perspektif. Dalam forum itu, terungkap tiga nilai yang dipercaya sedang dihidupi masyarakat Indonesia, yaitu: menguatnya semangat nasionalisme, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas politik.
Sentimen Kebangsaan
Salah satu fenomena yang cukup menonjol dari Pilpres 2014 adalah mencuatnya persoalan nasionalisme di tengah-tengah pusaran berbagai wacana publik. J Roland Pennock (1979) mengungkapkan, bahwa setiap bentuk pengaturan politik yang tangguh dan absah (lebih-lebih lagi dalam negara yang demokratis) memerlukan sebuah ikatan bersama berbentuk “kesetiaan dasar”. Kesetiaan dasar adalah refleksi dari komitmen kepada sesuatu yang lebih menggerakkan perasaan, yang terasa lebih hangat dalam lubuk jiwa daripada hanya sekedar seperangkat prosedur. Kesetiaan dasar ini barangkali lebih kuat daripada nilai-nilai demokratis tentang kemerdekaan dan persamaan. Dalam dunia modern, perekat politik ini ialah rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan itu hampir seluruhnya bersifat sentimental.
Sejarah menunjukkan, landasan utama perjuangan bangsa Indonesia secara konkret bertumpu pada kekuatan ide: yakni rasa kebangsaan atau nasionalisme dan keinginan seluruh masyarakat dari berbagai suku, agama, ras, golongan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pengenalan dan penghayatan semangat nasionalisme itu mewujudkan suatu hal yang sangat konkret: yakni membina persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah, dan dalam konteks sekarang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun dalam konteks Indonesia sekarang, semangat kebangsaan itu bukan hal yang mudah dikenali, dan oleh karena itu penghayatannya pun tidak mudah pula.
Kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sama-sama mengusung gagasan kebangsaan. Gagasan itu pun mendapat respons sangat positif, antusias, bahkan dukungan yang bersifat militan dari masyarakat. Prabowo Subianto mengangkat issu bangsa Indonesia sebagai “Macan Asia” yang disegani bangsa-bangsa lain, membela kepentingan bangsa Indonesia terhadap intervensi dan penghisapan oleh kekuatan-kekuatan asing. Sebaliknya, Joko Widodo bercita-cita membangun “Indonesia Hebat” melalui konsep yang tak kalah memukau, yaitu “Revolusi Mental”. Kedua calon pemimpin ini sukses menggelorakan semangat kebangsaan masyarakat Indonesia yang memang semakin tergerus pragmatisme dan kapitalisme global.
Kembali kepada ‘kesetiaan dasar’ atau ‘perekat politik’ di atas. Di antara berbagai kemungkinan raison d’etre bagi suatu ikatan sosial itu, berbagai pakar mengatakan bahwa “rasa keagamaan” adalah yang paling kuat dan menonjol (Nobert N. Bellah, 1980. Civil Religion: The American Case). Ikatan sosial dengan sentimen keagamaan dipandang tetap “lebih hangat terasa dalam kalbu” dibandingkan ikatan birokratis melalui mesin pemerintahan. Karena itulah, pada awal masa kampanye, issu-issu yang berkaitan dengan agama masih menjadi komoditas politik yang paling laris. Berbagai manufer dengan simbol-simbol keagamaan pun gencar dimainkan untuk menarik perhatian dan simpati para pemilih. Seorang pakar dan praktisi politik nasional bahkan tak segan-segan menyebut kontestasi Pilpres 2014 sebagai “Perang Badar,” sebuah penyebutan yang sebenarnya ambigu dalam hal makna dan penafsiran.
Bagaimanapun, meningkatnya sentimen kebangsaan yang digelorakan kedua capres pada Pilpres 2014 menjadi sebuah gejala yang membuat keduanya menjadi fenomenal. Ketegasan menghadapi intervensi asing, menjadikan Indonesia sebagai “Macan Asia”, dan revolusi mental adalah dorongan sentimen kebangsaan yang sangat penting bagi kita. Inilah sebuah pelajaran berharga dari Pilpres 2014.
Kedaulatan Rakyat
Pelajaran lain dari fenomena Pilpres 2014 adalah menguatnya posisi tawar masyarakat. Jalan menuju kursi RI 1 bukanlah jalan yang mulus. Dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang strategi, konsultan hukum, konsultan politik, konsultan keuangan, dan sebagainya. Sumber daya keuangan atau modal pun bukan persoalan kecil. Kita menyaksikan kucuran modal yang tidak sedikit, misalnya untuk menerbitkan dan mendistribusikan tabloid propaganda, menyiarkan iklan di media massa cetak maupun elektronik, pembuatan berbagai atribut pemilu, pembagian dana bagi para kooordinator lapangan, dan sebagainya.
Kekuatan modal yang besar terlihat tidak berdaya dalam Pilpres 2014. Kekuasaan uang tidak mampu membendung keinginan masyarakat untuk menghasilkan pemimpin yang tulus, yang bekerja bukan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Mengapa demikian? Jika dipandang secara retrospektif, tidak berdayanya modal dalam Pilpres 2014 sesungguhnya merefleksikan kekisruhan kolektif yang secara tidak sadar mengartikulasikan pergelutan dan kegalauan kultural bangsa kita. Apa yang sesungguhnya ada di balik ‘realitas’ modal ini?
Masyarakat menyaksikan tetap maraknya skandal dan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat. Skandal Century, Skandal Hambalang, Skandal Korupsi Proyek Simulator SIM, Skandal Impor Daging Sapi, Skandal Pengadaan Alqur’an, Kasus Dana Haji untuk menyebutkan beberapa contoh. Kita juga menyaksikan berbagai absurditas kemasyarakatan, seperti gerakan radikal kanan yang seolah-olah dibiarkan negara, skandal Lumpur Sidoarjo, akumulasi banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah tuntas, dan sebagainya. Berbagai situasi batas itu telah memunculkan gejala sosial dan gerakan-gerakan yang ingin mewujudkan perubahan-perubahan baru, zaman baru, dan peradaban baru. Masyarakat ingin melepaskan segala ikatan belenggu lama yang dirasa mengungkung hidupnya dan ingin membangun suasana baru, hukum baru, masyarakat baru, bahkan tata dunia baru. Karena itulah, gagasan tentang perlunya revolusi mental yang digulirkan salah satu kandidat presiden memiliki daya tarik yang sangat besar. Masyarakat menjadi sadar bahwa mereka memiliki power atau kekuatan yang mampu mengubah keadaan, masyarakat, dan sejarah.
Kesadaran ini juga mempengaruhi munculnya pemikiran-pemikiran baru di bidang politik, kenegaraan, hukum, sastra, dan pemikiran keagamaan. Gerakan ini menjadi pemicu utama seluruh evolusi progresif hingga saat ini, memacu kehausan akan serba perubahan serta kemajuan intelektual, memacu tumbuhnya rasionalitas dan peradaban modern.
Rasionalitas
Pilpres 2014 mencatat sebuah fenomena rasionalitas bangsa yang menarik. Fakta menunjukkan bahwa jumlah anggota masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai pemilih yang benar-benar rasional dan kritis sangat banyak. Data yang dirilis oleh Pusat Data Bersatu (PDB) (Kompas, 17/7/2013) menyebutkan bahwa jumlah mereka yang sering disebut sebagai swing voters atau floating voters itu jauh melampaui dukungan tertinggi yang didapatkan partai politik. Jika dukungan tertinggi terhadap partai politik didapatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) "hanya" pada angka 14,53 persen, pemilih mengambang justru mencapai 39,31 persen atau hampir 40 persen. Kekecewaan terhadap partai politik dinilai sebagai salah satu penyebab tingginya angka swing voters. Data ini menunjukkan tingkat rasionalitas sebagian besar masyarakat kita cukup tinggi.
Dalam perkembangannya, kaum pemilih mengambang ini tetap berpartisipasi dan menentukan pilihan rasionalnya terhadap kandidat tertentu. Persaingan jumlah suara yang ketat antara kedua Capres memunculkan pertanyaan mengenai rasionalitas masyarakat kita. Jika masyarakat benar-benar mempertimbangan track record, leadership, mesin partai, dan kekuatan visi dan misi, bukanlah mayoritas masyarakat yang ‘rasional’ ini akan memilih calon tertentu dibandingkan calon lainnya? Apa sesungguhnya makna rasionalitas dalam Pilpres 2014?
Jika dicermati, para pemilih mengambang itu adalah masyarakat kelas menengah. Salah satu ciri masyarakat kelas menengah adalah perasaan yang bahwa mereka berada dalam sebuah situasi insecure atau situasi yang tidak aman. Bahwa mereka pada akhirnya menjatuhkan pilihan pada calon pemimpin tertentu, maka pilihannya akan jatuh pada pemimpin yang dipercaya dapat memberikan rasa aman dan menciptakan kedamaian. Para pemilih rasional ini cenderung mempercayai dan menghidupi nilai toleransi (culture of tolerance), menghargai dan merindukan sebuah kehidupan yang aman dan damai dalam pluralitas bangsa Indonesia. Mereka tidak memilih atas dasar sentimen-sentimen primordial yang sempit. Ada asumsi yang mengatakan bahwa dalam politik tidak ada rasionalitas. Politik itu soal kepentingan dan rasionalitas hanya berkaitan dengan kepentingan kelompok pemilih. Fenomena Pilpres 2014 menunjukkan bahwa proses demokrasi kita bergerak maju dan menemukan peradabannya karena dalam proses politik, pemilih yang baik adalah pemilih yang rasional.
Sebagai penutup, patut dicatat bahwa Pilpres 2014 menyentuh tiga domain yang penting dalam kehidupan berbangsa, yaitu tetap kuatnya semangat nasionalisme, semakin kuatnya posisi tawar masyarakat, dan menguatnya rasionalitas masyarakat Indonesia. Semuanya bermuara pada kerinduan masyarakat untuk mendapatkan seorang pemimpin yang tulus, yang mampu menciptakan rasa aman dan damai dalam pluralitas bangsa Indonesia. (y2t)
