Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma (IRB USD) pada hari Jumat, 9 Mei 2014 mengadakan seminar dengan tema “Dilema Kewargaan Budaya (Komsumsi) dan Ruang Publik” bertempat di Ruang Driyarkara, Gedung Pusat Kampus 2 USD Mrican. Anne selaku Ketua Panitia menuturkan bahwa seminar ini diadakan sebagai bagian dari mata kuliah Kajian Budaya yang mempelajari mengenai semiotika marxisme, psikoanalisa, pendidikam kritis, midia dan kewargaan. Mengambil tema kewargaan karena panitia memiliki anggapan bahwa kewargaan adalah tema yang paling mendesak untuk dibicarakan. Selama ini kita lebih banyak mengenal dengan kata kewarganegaraan, di mana kita mengenal hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara, tetapi kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya juga merupakan anggota dari warga budaya dan untuk saat ini warga budaya yang dominan adalah warga budaya konsumsi.
Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc. Ph.D. selaku Rektor USD dalam sambutannya menyampaikan hal tentang persoalan ketika kewargaan yang terkait dengan suatu produk. Kewargaan yang terkait dengan suatu produk, hal ini adalah warga budaya komsumsi karena kita sekarang ini cenderung dekat dengan identifikasi kita yaitu pemakaian operator kesamaan, kesamaan kepemilikan, atau kesamaan terhadap hobi tertentu yang lebih elementer dibanding kesamaan tentang prinsip, tentang keyakinan, tentang Negara dan seterusnya. “Oleh karena itu, saya senang mendengar bahwa pertemuan ini tidak pertama-tama untuk menyelesaikan masalah tetapi untuk mengungkap masalah, dari situ harapannya memang ada sesuatu yang disumbangkan oleh Universitas Sanata Dharma terhadap persoalan budaya.” demikian Rektor USD menutup sambutannya.
Seminar ini menghadirkan Noel sebagai Moderator dan 4 orang pembicara. Pertama, Alexander Koko Siswijayanto (mahasiswa S2 di IRB USD), mengulas konsep kewargaan dengan makalahnya yang berjudul “Transformasi di Era Informasi dan Pembentukan Kewargaan Budaya”. Kedua, Yohanes Padmo Adi (seniman, aktor, sutradara, penulis naskah, penyair), mengulas tentang “Kewargaan yang tidak Main-main di dalam Realita Virtual Game”. Ketiga, Nurvianto Basori (pengajar musik), membawakan makalah berjudul “Histeria Goyang Penggoda Massa”. Keempat, Try Wahyu KH (Direktur ICM/Indonesian Courp Monitoring), mengulas tentang “Pers dan Permasalahan tentang Pemilu dan Kewargaan Politik”.
Alexander Koko Siswijayantosebagai pembicara pertama menyampaikan tiga hal yaitu (1) tentang bagaimana kemunculan warga budaya itu bisa terjadi (2) arena warga budaya di era informasi dan (3) merefleksikan sekaligus berdiskusi tentang warga budaya seperti apa yang saat ini kita bentuk.
“Game adalah budaya, kebudayaan bukanlah melulu sesuatu yang adi luhung” demikian disampaikan oleh Yohanes Padmo Adi sebagai pembicara kedua. Padmo kemudian melanjutkan ulasannya: Pasca modernitas itu ditandai dengan dilampauinya ruang dan waktu. Di dalam game, orang pun dapat saling bertemu, berserikat, dan berkumpul. Bermain game dengan tidak main-main. Game adalah media, kalau kita main game tentu ada medianya. Game adalah ideologi, orang rela mati demi ideologi, orang pun banyak yang mati karena terlalu banyak bermain game, percaya atau tidak, mungkin ini konyol, tetapi pada kenyataannya kita pernah menjumpai berita tentang hal itu. Penutupnya, Game menawarkan suatu bentuk kewargaan alternative, game menghadirkan sarana pemenuhan hasrat, sebab game menyediakan dunia hiperreal, game tidak bisa lagi dipandang remeh sebelah mata karena ternyata mampu menghadirkan kewargaan budaya yang tidak main-main.
Nurvianto Basori sebagai pembicara ketiga dalam paparannya memberikan kesimpulan bahwa dari fenomena-fenomena kepopuleran dangdut koplo saat ini roadnya dapat digunakan untuk melihat kondisi kewargaan masyarakat Indonesia dalam hal ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Terjadinya kesenjangan dalam ruang lingkup kewargaan Negara dan budaya yang membuat masyarakat sinis sebagai subjek histeris.
Sementara itu Try Wahyu KH sebagai pembicara yang terakhir menyampaikan lima hal, yang pertama minimnya organisasi warga yang berperan dalam pengawasan tata kelola pemerintahan. Kedua, ada pihak yang fokus hanya pada satu isu sektoral, belum ada jejaring isu kolektif. Ketiga, soal daya tahan/keberlanjutan aktivitas warga. Situasi represi dalam lingkungan politik kekuasaan yang korup dan anti kritik, terutama terkait dengan politik dinasti. Keempat, birokrasi penghambat kewargaan yang menjadi benalu demokrasi. Yang terakhir adalah menguatnya politik identitas atau kelompok golongan yang menegasikan warga yang lain dan penggunaan kekerasan dalam pencapaian tujuan kelompok atau golongan. Temuannya tidak hanya di Yogyakarta, di tempat-tempat yang lain sekarang sudah menguak politik identitas yang menegasikan warga yang lain dan tindak kekerasan dalam pencapaian tujuan kelompok. (AYM)
