Sebagai bentuk kepedulian terhadap Pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 9 April 2014, pada hari Jumat 4 April 2014 di ruang Kundjono Kampus II Universitas Sanata Dharma (USD) diselenggarakan seminar dan diskusi dengan tema “Memilih Secara Cerdas”. Tampil sebagai pembicara dalam seminar ini Prof. Dr. Frans Magnis Suseno, SJ dan Abdul Gafar Karim, Ph.D.
Dalam sambutan pembukaan, Rektor USD Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D menilai bahwa sistem demokrasi yang kita anut saat ini belum mampu menunjukkan perbaikan bangsa secara signifikan. Dana pemilu yang cukup fantastis sebesar 200 trilliun ini dapat dipakai untuk membangun rel kereta api sepanjang Sumatra dan 500 km jalan tol. Dengan investasi sebesar ini kita berharap Pemilu tidak sia-sia. Program Sanata Dharma Peduli Pemilu adalah suatu bentuk tanggung jawab USD untuk kesejahteraan umum dan memberikan sesuatu yang bernilai bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut dikatakannya bahwa banyak orang berkata memilih calon bagaikan memilih kucing dalam karung. “Pertanyaannya, dapatkah si kucing menangkap tikus? Atau malah si kucing menerkam kita dari belakang?” demikian ungkapnya.
Moderator Dr. Paulus Ari Subagyo membuka dengan joke bahwa kata pemilu berasal dari kata pilu, yang berarti kepedihan. Guyonan ini disambut dengan gelak tawa hadirin. Sekitar 200 orang peserta yang terdiri atas dosen dan mahasiswa memenuhi tempat duduk yang disediakan panitia.
Dalam paparannya, Prof. Dr. Frans Magnis Suseno, SJ yang sudah tinggal 
di Indonesia sejak 1961 menilai bahwa rakyat Indonesia sudah matang dalam demokrasi. Warga Jerman yang menjadi WNI sejak 1977 dan menjadi seorang dosen di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta ini menganggap lumrah jika masih ada kekurangdewasaan dan ketidaksempurnaan dalam kita berdemokrasi. Hal ini masih dinilai lebih bagus jika dibandingkan dengan kebanyakan negara di dunia. Ditandaskannya bahwa Pemilu adalah hal yang penting. Meski demokrasi jauh lebih daripada sekedar lima tahun sekali memilih, tetapi tanpa pemilihan demokrasi adalah kosong. Dengan pemilihan, rakyat dapat menentukan siapa pemimpinnya dan ke mana arah perjalanan bangsa. Politik pada hakekatnya bukan perebutan kekuasaan tetapi justru memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Magnis, konsep Indonesia bermartabat adalah Indonesia yang dapat mengatasi tantangan dan mewujudkan tujuan berdasarkan Pancasila. Tantangan pertama adalah mengatasi kemiskinan. Saat ini masih 47% masyarakat masih dalam kondisi kurang sejahtera. Tantangan yang lain adalah konflik sosial, ancaman terhadap pluralisme, dan yang paling serius adalah masalah korupsi.
Dengan cara berpikir ini, menurut Magnis, partai yang layak dipilih adalah partai yang: menjamin kebebasan beragama, tidak memiliki tendensi kekerasan, berprinsip asas kerakyatan, menjamin pluralisme, dan anti korupsi. Sementara dalam pemilihan presiden, kriteria yang ideal adalah: pertama memiliki integritas, mengabdi untuk kepentingan bangsa, tidak memiliki masa lampau yang berdarah; kedua, memiliki visi serta konsep untuk mengatasi tantangan dan ancaman; ketiga berani melakukan sesuatu yang tidak populer; keempat berjiwa Pancasila dan menjunjung Hak Asasi Manusia; kelima menjunjung pluralisme dan melindungi minoritas.
Sementara itu Abdul Gafar Karim, Ph.D menyampaikan hasil survey selama 10 tahun ini bahwa partai politik adalah lembaga yang paling tidak dipercaya. Lembaga yang saat ini paling dipercaya adalah lembaga agama. Menurut dosen Fisipol UGM ini, pemilu menjadi penting bukan karena siapa yang kita pilih tetapi lebih pada usaha kita untuk mengawal demokrasi. “Korupsi kelas politik adalah bencana yang sangat besar. Uang yang tidak benar ini melibatkan banyak orang tidak benar. Hal inilah yang harus dicermati oleh rakyat Indonesia.” demikian disampaikannya.
Menurut Gafar, ada dua hal penting yang menjadi pertanyaan bagi kita. Pertama, apakah mesin demokrasi sudah berfungsi dengan baik? Kedua, apakah sebagai civil society kita mau mengawasi pemerintahan? Kalau salah satu dari pertanyaan ini jawabannya ‘tidak’, maka kita perlu khawatir dengan pemilu 2014. Menurutnya, suatu perubahan pola demokrasi baru terlihat setelah lima kali pemilu. Tahun 2014 adalah pemilu keempat. “Pemilu berikutnya (yang kelima) akan menjadi titik kritis apakah kita terus maju sebagai bangsa demokratis atau kembali bernostalgia ke orde militer.” sambungnya.
Di sisi lain, Gafar menilai bahwa kondisi Indonesia saat ini cukup baik. Parlemen sudah ada, lembaga perwakilan sudah ada (DPD), pemilu sudah cukup bagus. Parpol saat ini sebenarnya sudah mendekati kondisi ideal, mendekati kurva normal. Partai yang ideal adalah partai yang genuine, mempunyai ideologi dan mampu merumuskan program dengan jelas. Meski demikian, persoalannya adalah belum semua lembaga di atas berfungsi dengan normal. Demokrasi kita masih dibajak kaum elit politik.
Terkait dengan hal tersebut, apa yang perlu dilakukan? Kita perlu mengawasi pemerintahan. Mencoblos memang penting, tetapi mengawasi adalah jauh lebih penting. Kita perlu melakukan langkah afirmatif dengan tidak memilih partai abal-abal. “Jangan biarkan parpol seperti ini hidup terlalu lama” demikian disampaikannya.
Terkait dengan situasi daerah, menurut Gafar, DIY memiliki skor indeks demokratis tertinggi di seluruh Indonesia. Meski demikian masih ada tantangan. Ada beberapa kelompok yang gemar menggunakan kekerasan (kata-kata kekerasan) dan muncul konflik kecil antar masyarakat yang tinggal di Yogya. Hal-hal ini yang perlu kita waspadai bersama. (BST-USD)
