Teknologi Informasi dapat membuat pekerjaan menjadi mudah, lancar, murah, dan akurat adalah benar seratus persen. Akan tetapi, apakah Pemda mampu menggunakan TI baik dalam bentuk sistem informasi manajemen sederhana berbasis komputer ataupun dalam bentuk yang lebih kompleks memakai teknologi internet sehingga menjadi berbentuk eGovernment yaitu sistem tata kelola pemerintahan dengan menggunakan ICT (Information and Communication Technology)?, demikian Ketua PKTI USD Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc. memberikan gambaran permasalahan dalam acara Diskusi Terbatas Pengembangan eGovernment di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Teknologi Informasi Universitas Sanata Dharma (PKTI USD) Rabu (20/12) di kampus 2 USD Mrican. Diskusi yang dihadiri oleh 30 orang peserta dari kalangan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Legislatif, Penyedia perangkat keras dan lunak TI & Komunikasi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat ini mempunyai tujuan untuk mempertemukan pihak-pihak terkait yang dipandang mempunyai perhatian terhadap pengembangan eGovernment di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Dalam paparannya, J. Surat Djumadal dari Badan Informasi Daerah DIY menyampaikan bahwa Layanan Unggulan Pemda DIY 2006-2008 yang potensial untuk pengembangan eGovernment ada 6 bidang yaitu Pendidikan, Perindustrian, Perhubungan, Pertanian, Pariwisata, serta Perikanan & Kelautan. Tri Kuntoro Priyambodo dari Tim eGovernment UGM menyampaikan Komponen eGovernment adalah Sumber Daya Manusia, Infrastuktur, Organisasi, Sarana Prasarana, Sistem eGovernment, Program Aplikasi, Partisipasi, dan Dana. Beliau juga menyampaikan Metode Pengembangan eGovernmet adalah Survei Pendahuluan, Penyusunan Rencana Induk Pengembangan, Perencanaan, Pengembangan Program Aplikasi, Implementasi, dan Disseminasi. Sementara itu, A. Willy Sudjono Direktur Wisno Grahakom dan DPA Apkomindo DPD DIY, memaparkan bahwa problem eGorvernment sebenarnya dapat dikategorikan dalam empat bidang: Pimpinan Instansi, Anggaran Keuangan, SDM, dan Kemauan. Di akhir paparannya, Willy menegaskan bahwa hambatan yang terbesar dalam eGovernment adalah adanya pihak-pihak yang ketakutan kehilangan penghasilan. eGovernment dapat terlaksana dengan baik kalau kepentingan banyak pihak tetap terjaga, yaitu kepentingan pengusaha, kepentingan pegawai, kepentingan pemerintah, dst., demikian kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi ini.
