“Peserta seminar secara geografis dapat terwakili sehingga forum ini menjadi pembelajaran bersama dengan tujuan perpustakaan perguruan tinggi semakin baik dan berkualitas,” demikian Wakil Rektor IV Universitas Sanata Dharma, Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D., menyampaikan dalam pembukaan Seminar Nasional dan Workshop “Standar Nasional dan Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi” yang berlangsung Kamis (14/3) di ruang Koendjono, Gedung Pusat USD. Sekretariat panitia menyampaikan seminar mengundang tiga narasumber dari pemangku kebijakan, praktisi kepustakawanan, dan akademisi. Seminar dihadiri oleh 65 peserta dari PT/instansi di Indonesia dari Sumatera hingga Sulawesi. “Seminar ini diadakan berangkat dari adanya tantangan bagi perpustakaan untuk menerapkan standar-standar perpustakaan seperti SNI dan SNP, juga akreditasi perpustakaan,” kata seorang panitia menuturkan.
Drs. H. Bambang Supriyo Utomo, M.Lib. dari Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Pengkajian Minat Baca PNRI menyampaikan, “SNI dan SNP masing-masing mempunyai landasan sendiri dan sampai saat ini keduanya masih dalam proses penyesuaian agar nantinya tidak terjadi overlapping.” Beliau menegaskan,” Penggunaan standar-standar di perpustakaan harus dibuatkan SOP-nya, sementara itu Perpustakaan dapat dikatakan standar apabila perpustakaan tersebut sudah diakreditasi sesuai dengan pedoman yang diterapkan, dan hendaknya akreditasi menjadi kebutuhan dengan tujuan adanya pengakuan dan kepercayaan dari pengguna.”
Sementara itu, Drs. Paulus Suparmo, S.S., M.Hum., Kepala Perpustakaan USD, dalam paparannya mengatakan, “Penerapan berbagai standar perpustakaan akhirnya mengarah pada kualitas perpustakaan dan kunci utama dalam menerapkannya adalah komitmen.” Menurut beliau akreditasi merupakan tantangan dan di Indonesia tidak ada kewajiban mengakreditasikan perpustakaan. “Perpustakaan harus memperjuangkan eksistensinya,” demikian tegasnya.
Narasumber dari kalangan akademisi sekaligus tokoh pustakawan terkenal Indonesia, Prof. Dr. Sulistyo Basuki. Beliau adalah dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia. “Standarisasi berguna untuk memperlancar proses penyampaian informasi, memperkecil kemungkinan salah pengertian dan informasi yang disampaikan bersifat paripurna, namun demikian terdapat beberapa hambatan yaitu: keanekaragaman institusi, penafsiran standar, beranekaragam subyek, dan adanya sistem desentralisasi,” tuturnya. Dikatakan lebih lanjut, “Dorongan adanya akreditasi dikenal sebagai hasil prestasi, prestise, dan otoritas”
Pada sesi akhir disampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Perpusnas. Pak Bambang merasa sangat senang dapat hadir pada acara ini. Banyak informasi dan masukan yang didapatkan. Beliau akan terus mendorong PNRI untuk segera menyelesaikan skema akreditasi perpustakaan yang didukung infrastruktur dan sistem yang benar. Saat ini peraturan pemerintah untuk mendukung undang-undang perpustakaan belum diteken. Harapannya tahun 2014 semua perangkat sudah siap dan peningkatan mutu perpustakaan akan terus diusahakan. Dengan komitmen segenap komponen dalam penerapan standar dan adanya pengakuan akreditasi perpustakaan, maka kualitas perpustakaan akan terwujud dan eksistensi semakin nyata. (dz)
