USD - Krisis ekologi di Indonesia terus memburuk seiring dengan masifnya ekspansi kapitalisme yang kini berbalut narasi keberlanjutan dan proyek hijau. Merespons hal tersebut, Program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma (USD) menggelar seri pertama webinar "Pasca Talk: Kritik Kebudayaan pasca Jameson dan Habermas" pada malam, 4 November 2026. Sesi pertama diskusi interdisipliner bertajuk "Fetisisme sebagai Strategi Pengingkaran Kapitalisme dalam Pasar Karbon" ini menghadirkan Dr. St. Sunardi dan Dr. Antonius Budisusila untuk membongkar logika tersembunyi di balik eksploitasi alam Kiwari.
Melalui kacamata psikoanalisis Jacques Lacan dan pemikiran Immanuel Kant, Dr. St. Sunardi membedah bagaimana kapitalisme beroperasi melampaui sekadar urusan ekonomi-politik. Ia menyoroti fenomena krisis lingkungan, seperti menjamurnya pabrik dan rencana eksploitasi panas bumi (geothermal) di kawasan Candi Gedong Songo, Gunung Ungaran, sebagai bukti nyata dari hasrat yang tak pernah terpuaskan.
"Ternyata kapitalisme itu bukan hanya ekonomi politik, tapi juga ekonomi libidinal," ujar Sunardi. Ia menjelaskan bahwa kapitalisme bertumpu pada produksi hasrat dan kenikmatan (jouissance) secara terus-menerus, namun menolak mengakui ketersediaan dan batas alam.
"Kapitalisme tidak bersedia mengakui batas. Tidak bersedia mengakui daya kemampuan lingkungan atau budaya demi fantasi kenikmatan yang tak terbatas," tegasnya. Pengingkaran terhadap batas (kastrasi) inilah yang dikerjakan melalui strategi fetisisme, di mana kerusakan lingkungan dan antagonisme disamarkan oleh ilusi pertumbuhan dan keuntungan.
Dari sudut pandang ekonomi institusional, Dr. Antonius Budisusila mendaratkan kerangka teoretis tersebut pada realitas empiris pasar karbon di Indonesia. Ia memaparkan bahwa sejak era Clean Development Mechanism (CDM) pada 2005 hingga skema perdagangan karbon saat ini, proyek-proyek lingkungan kerap kali berakhir sebagai sertifikasi hijau bagi negara atau perusahaan raksasa penghasil emisi untuk melegitimasi keberlanjutan polusi mereka.
Toni mengkritik keras desain pasar karbon yang sangat kuantitatif, di mana krisis ekologis direduksi sekadar menjadi hitungan tonase CO2 yang dilepaskan, sembari mengabaikan nyawa dan nilai-nilai tak bendawi (intangible).
"Kenapa kok nggak dihitung manusianya yang hilang gitu ya, ISPA-nya, adat yang hancur karena kebakaran gitu," ungkap Budisusila saat menyinggung dampak kebakaran hutan dan pembukaan lahan atas nama Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Selatan. Ia memperingatkan bahwa tanpa adanya penataan batas institusi yang berpihak pada warga, pasar karbon hanya akan menciptakan "ekonomi rente" yang memperkaya pemilik modal dan meminggirkan masyarakat adat pengelola ekosistem.
Pemaparan tersebut memantik rentetan pertanyaan kritis dari para peserta. Priyo Pratikno menyoroti kasus Tol Semarang yang menghindari Selokan Mataram sebagai bentuk pemenuhan hasrat narsistik yang mengingkari batas ekologis. Sementara itu, Aprilia mengutarakan kekhawatirannya bahwa wacana "rendah karbon" dan "net zero" justru telah diserap kembali oleh wacana kapitalis. Dalam skema ini, kredit karbon berisiko menjadi komoditas baru (penanda/S1 baru) yang memberikan kepuasan untuk terus mengonsumsi tanpa rasa bersalah karena emisinya diklaim telah "diimbangi". Sentilan senada datang dari Bima Iqbal, Fas Ma, dan Fresly yang mempertanyakan apakah mekanisme saat ini benar-benar didesain untuk menyelamatkan hutan, atau sekadar menciptakan instrumen baru untuk memperjualbelikan alam dan meminggirkan nilai manusia.
Menjawab kebuntuan (deadlock) tersebut, Sunardi menekankan pentingnya menghidupkan kembali perdebatan kritis di ruang publik dan akar rumput (seperti musrenbang desa) agar batas ekologis tidak hanya ditentukan oleh pemilik modal secara monolitik.
"Batas itu memang harus kita tentukan bersama," jelas Sunardi. Menyambung hal itu, Budisusila menutup diskusinya dengan menegaskan bahwa ekosistem tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Perlindungan lingkungan sejati harus berakar pada pemenuhan penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, alih-alih mereduksinya menjadi sebatas komoditas karbon.
"Batas itu memang harus kita tentukan bersama," jelas Sunardi. Menyambung hal itu, Budisusila menutup diskusinya dengan menegaskan bahwa ekosistem tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Perlindungan lingkungan sejati harus berakar pada pemenuhan penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, alih-alih mereduksinya menjadi sebatas komoditas karbon.
Penulis: Rayhan Athaya Mustafa
Editor: Jean Pierre
Editor: Jean Pierre