Universitas Sanata Dharma

Fakultas Psikologi

Loading
HomeProfileBeritaAgendaFasilitasAkademikInfo AkademikDownloadKontak

Kolom

Berkebun dan Menanam pada Masa Antroposen

 A. Harimurti

 Sabtu, 18 Juli 2020

 

Ilustrasi oleh A. Harimurti 

 

[Tulisan ini merupakan bahan diskusi dalam forum NgoBaD atau Ngobrol Bareng Dosen di Universitas Sanata Dharma, 17 Juli 2020. Terima kasih untuk Apri Damai Sagita yang menjadi kawan berbincang. Tidak lupa, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Robertus Krisnanda Windhartoko, mahasiswa Fakultas Psikologi yang telah berkenan mengomentari isi tulisan. Untuk mendapatkan versi PDF tulisan ini, silakan kontak harimurtiab@usd.ac.id]

 

Pada akhir April 2020, Jokowi menyatakan bahwa sejumlah provinsi terancam defisit pangan. Kondisi tersebut merupakan implikasi atas jalur distribusi yang terputus akibat pandemi, baik antar-provinsi maupun antar-negara. Sejumlah 31 provinsi kekurangan ketersediaan bawang putih, 30 provinsi kekurangan gula pasir, 22 provinsi kekurangan telur ayam, 11 provinsi kekurangan jagung, dan 7 provinsi kekurangan stok beras. Mudah diduga bahwa defisit ini terjadi akibat pembatasan ekspor beras, musim tanam yang bergeser, persoalan cuaca, dan distribusi pupuk. Melihat kondisi tersebut, salah satu yang menjadi pemecahan adalah relaksasi KUR (Kredit Usaha Rakyat) pertanian, pembukaan lahan sawah BUMN, subsidi logistik dari daerah yang surplus, optimalisasi pasar mitra tani, perbaikan sistem distribusi, serta — yang paling populer di kalangan masyarakat — optimalisasi pekarangan dan lahan rumah tangga (Jayani, 2020).

Ketika berbicara optimalisasi lahan rumah tangga untuk bahan pangan, tidak bisa tidak, kita mesti menyinggung problem lahan pertanian yang semakin menyusut. Pada 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terjadi penurunan luas baku lahan pertanian sebesar 650.000 hektare. Jumlah ini dibandingkan dengan data tahun 2013 yang mencatat ada sebanyak 7,75 juta hektare lahan pertanian dan pada 2018 menyusut jadi 7,1 juta hektare. Luas tersebut setara dengan setengah dari Pulau Jawa yang sebesar 12,8297 hektare. Sejumlah 31,5% atau 570.000 kilometer persegi dari tanah tersebut digunakan untuk pertanian, berbeda dengan Thailand, Australia, atau China yang menggunakan lebih dari 40% total lahannya untuk pertanian. Belum lagi, jumlah pekerja di sektor pertanian yang terus menurun (Akatiga & White, 2015; Okezone.com, 2018). Tentu saja, dengan mempertimbangkan kondisi dan hasil produksi, swasembada pangan semakin jauh dari mungkin.

Penyusutan lahan pertanian tersebut terjadi karena alih fungsi menjadi pemukiman dan lahan sawit. Sebagai contoh, disebutkan oleh BPS bahwa Kalimantan Timur lahannya terus menyusut karena ditanam sawit. Sementara itu, di Maluku lahan-lahan semakin menyusut akibat gencarnya pembangunan real-estateReal-estate ini dibangun secara horisontal dan bukan vertikal. Sebuah bangunan yang horisontal, dengan demikian, akan mengambil banyak tanah untuk diokupasi. Hal ini menunjukkan pengelolaan infrastruktur horisontal menciptakan problem tersendiri bagi kondisi pangan Indonesia (Supriatma, 2020).

Selain itu, infrastruktur horisontal dan tanah untuk kepentingan industrial menciptakan problem ekologi yang serius. Dalam kepentingan industrial, atau kapital, Magdoff dan Foster (2011) menyatakan bahwa untuk memelihara ekologi, penting untuk memutus diri dari sistem yang bermotif tunggal akumulasi kapital. Dalam kaitannya dengan tanah, kerusakan ekologis telah menyebabkan pemanasan dan lelehnya glacier yang kemudian mengancam ketersediaan air. Kekurangan air ini bisa berakibat lebih fatal seperti kekeringan. Kekeringan berkepanjangan sebagaimana dialami India, Timur Laut Afrika, dan Australia terbukti telah membuat bencana lain, yakni hujan lebat sampai menyebabkan banjir. Kondisi ekologis tersebut juga mengancam keberadaan ekosistem tertentu, misalnya di Amerika bagian utara ada pohon pinus putih yang bisa tumbuh ratusan hingga ribuan tahun menjadi punah. Dengan kata lain, ekosistem seperti kumbang dan burung-burung yang biasanya berkembang-biak dan cari makan di pohon tersebut juga ikut terganggu. Belum lagi hasil panen yang terancam dengan adanya peningkatan gas karbondioksida. Di Asia Tenggara, suhu malam hari yang panas menyebabkan respirasi tanaman saat malam hari juga bertambah, akibatnya hasil fotosintesa siang hari akan banyak hilang malam hari.

Problem ekologis skala global yang tidak teratasi ini menyebabkan sebuah state-machine — yang juga sedang kelimpungan dan belum menemukan alternatif pemecahan — memberi himbauan berupa optimalisasi lahan pekarangan untuk menanam. Gagasan urban farming sebetulnya merupakan bahasan lawas yang kemudian diperkuat dalam situasi pandemi. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) menyebutnya sebagai agrikultur urban (urban agriculture) yang dilakukan dengan menumbuhkan tanaman dan membesarkan hewan dalam dan di sekitar perkotaan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud menjaga ketersediaan makanan segar, membuka lapangan kerja, dan memperkuat resiliensi terhadap perubahan iklim (Foodtank.com, 2016). Sebagai catatan, selama pandemi Covid-19 terdapat tren kenaikan urban farming di beberapa negara, terutama karena panic buying yang membuat kosongnya rak-rak makanan di supermarket (Chandran, 2020). 

Di sisi lain, diproyeksikan bahwa 30 tahun ke depan, lebih dari 50% penduduk bumi akan menempati daerah urban perkotaan. Terkait Indonesia, data mengenai persentase penduduk perkotaan mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 2010, sebanyak 49,8% persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Jumlah tersebut diprediksikan akan meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2010 jumlah penduduk perkotaan sebanyak 53,3%, 2020 sebanyak 56,7%, 2025 sebanyak 60%, 2030 sebanyak 63,4% dan 2035 sebanyak 66,6% (BPS, 2014). Perhitungan Worldometers (2019) menunjukkan bahwa pada 2019, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia sebanyak 150,9 juta jiwa atau setara 55,8% dari 270,6 juta jiwa (Jayani, 2019). Singkat kata, secara statistik jumlah penduduk kota lebih banyak dibanding penduduk desa. Apakah agrikultur urban menjadi peluang yang bisa dikembangkan di Indonesia? Seberapa besar model agrikultur ini bisa menjawab tantangan pangan? Sumbangan apa yang diberikan kultur menanam di perkotaan ini? Bagaimana psikologi sosial melihat fenomena tersebut?

 

Urbanisasi, Krisis Ekologis, dan Antroposen

Oxford English Dictionary (OED) (edisi ke-3, 2011) mendefinisikan “lingkungan” sebagai: “Dunia alami atau lingkungan fisik secara umum, baik secara keseluruhan atau dalam area geografis tertentu, terutama yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia.” Kalimat “yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia” menunjukkan bahwa persoalan lingkungan dengan demikian juga persoalan psikologi. Lalu apa yang bisa dilakukan psikologi terkait kerusakan alam yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini? Pendekatan terhadap krisis lingkungan tidak dapat lepas dari konteks hubungan antara manusia dengan lingkungan, yang mana hubungan keduanya kini ditandai oleh krisis. Krisis ini mengantar kita pada apa yang disebut sebagai kajian ekologi; yakni studi ilmiah tentang “hubungan organisme satu sama lain dan dengan lingkungan fisiknya” dan “studi atau perhatian terhadap efek aktivitas manusia terhadap lingkungan ... (juga) sebuah gerakan politik yang didedikasikan pada krisis dalam hubungan tersebut” (Adams, 2017).

Dalam kajian ekologi, kita akan mengenal istilah antroposen (anthropocene). Antroposen berasal dari kata anthropos yang dalam bahasa Yunani berarti “manusia” dan akhiran -cene yang berarti “baru” (current). Guna memahami istilah termaksud, kita perlu menengok ke disiplin ilmu geologi, paleontologi, dan ilmu bumi yang memperkenalkan istilah geologic time scale (rentang waktu geologis; selanjutnya disingkat GTS) (lebih lanjut baca Gradstein, Ogg & Smith, 2004). GTS digunakan untuk menggambarkan rentang waktu sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah planet bumi. Dalam GTS, periode waktu dibagi ke dalam eonsEons dibagi lagi ke dalam eras yang kemudian dipecah menjadi periodsepochs, dan ages. Pada masa 4500-4000 juta tahun yang lalu, bumi berada dalam eon Hadean. Eon setelah Hadeon disebut dengan Archean (4000-2500 juta tahun yang lalu; muncul superbenua, bakteri, mikroba, dan fotosintesis dengan oksigen), Proterozoic (1500-541 juta tahun yang lalu; muncul tanaman bawah laut dan binatang multiseluler), dan Phanerozoic (541 juta tahun yang lalu hingga saat ini; muncul ikan, amfibi, reptil kemudian mamalia). Eon Hadean-Proterozoic disebut berada dalam periode supereonPrecambrian. Pada masa Phanerozoic (period pertamanya disebut Cambrian; mulai ditemukan batuan fosil), tumbuhan dan hewan muncul dan menandai bahwa bumi memasuki supereon baru, yakni Cambrian. Dalam supereon Cambrian dan eon Phanerozoic dibagi lagi ke dalam era Paleozoic (541-251 juta tahun yang lalu; muncul ikan tanpa rahang), Mesozoic (252-66 juta tahun yang lalu; period Jurrasic), dan Cenozoic (66 juta tahun yang lalu sampai sekarang; era mamalia). Era Cenozoic kemudian dibagi ke dalam period Paleogene (66-23,03 juta tahun yang lalu; muncul ikan, burung, gastropoda, dan mamalia seperti Lambdopsalis), Neogene (23,03-2,58 juta tahun yang lalu; muncul primata), dan Quaternary (2,58 juta tahun yang lalu hingga hari ini; evolusi manusia). Period Quaternary dibagi ke dalam epoch Pleistocene (2,58 juta tahun yang lalu sampai 11.650 cal ybp; Homo Erectus atau Pithecathropus Erectus) dan Holocene (11.650 cal ybp sampai hari ini; muncul Homo Sapiens). Dalam epoch Holocene, terdapat masa yang disebut dengan Anthropocene. Kebanyakan ahli geologi menyebut Anthropocene dimulai pada 1950an, setelah ditemukan bom atom pada 1945 dan nuklir pada 1963. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa Anthropocene dimulai ketika James Watt menemukan mesin uap pada 1736 (Steerling, 2007).

Istilah yang populer semenjak 1950an ini merujuk pada aktivitas manusia yang memiliki pengaruh dominan terhadap iklim dan lingkungan di bumi. Dalam kajian ekologi, krisis dipandang dalam dua hal, yakni persoalan (1) pengaruh manusia terhadap lingkungan dan (2) ketidakadilan. Dalam persoalan pertama, sebagian besar peningkatan emisi yang tercatat berasal dari aktivitas manusia, terutama ekstraksi dan pembakaran batu bara, gas dan minyak, serta deforestasi (IPCC, 2013). Pemahaman krisis kedua adalah terkait ketidakadilan yang berlangsung dalam proses antroposen. Selain kerusakan ekologis, risiko krisis semakin berat bagi mereka yang tidak memiliki infrastruktur dan layanan esensial atau tinggal di daerah yang terbuka (IPCC, 2014; Hall, Hirsch & Li, 2020). "Orang-orang yang secara sosial, ekonomi, budaya, politik, kelembagaan atau yang terpinggirkan sering sangat rentan terhadap perubahan iklim" (IPCC, 2014, hlm. 6). Krisis ekologi ini kemudian tercermin, salah satunya, dalam proses urbanisasi.

Dalam tradisi Barat, menurut Emel dan Wolch (1998), apa yang disebut sebagai urbanisasi secara historis merupakan gagasan kemajuan yang berakar pada penaklukan dan eksplolitasi alam (nature) oleh budaya (culture). Kota senantiasa dibangun dengan alasan kemajuan dan keuntungan. Dalam gagasan mainstream, urbanisasi mentransformasikan lahan “kosong” lewat sebuah proses yang disebut sebagai “pembangunan” untuk menghasilkan “lahan produktif” dan para pengembang didesak untuk mendedikasikannya agar lebih “berguna”. Meskipun demikian, lahan “kosong” bukan berarti tidak ada ekosistem non-manusia di dalamnya. Pengalih-fungsian menjadi “lahan produktif” mengandaikan bahwa lahan tersebut memiliki kualitas tanah yang tidak memadai, melarat akan drainase, dan vegetasi. Sementara itu, istilah “berguna” berimplikasi pada kepentingan profit pemanfaatan lahan. Konsep urbanisasi demikian berkontribusi besar terhadap efek ekologis yang penuh bencana. Habitat kehidupan liar dihancurkan atas nama pembangunan. Hewan-hewan kehilangan habitat dan terpaksa masuk ke wilayah urban dan mengalami ancaman dari perjumpaan dengan manusia, kendaraan, dan ancaman lain. Vegetasi dan ekosistem dari “lahan kosong” termaksud menjadi terganggu. Bagaimana kita bisa memikirkan secara serius makhluk non-manusia ini?

Pembangunan yang menyingkirkan manusia maupun non-manusia tersebut juga dibahas oleh Tania Murray Li dalam tulisannya yang berjudul The Will to Improve (2007). Li (2007) menemukan bahwa program pembangunan di Indonesia adalah perkara yang ironis sebab malah berkontibusi besar terhadap persoalan di Indonesia hari ini. Dalam penelitian etnografinya di Sulawesi Tengah, Li (2007) menemukan bahwa alih fungsi lahan rakyat menjadi lahan korporasi mendatangkan persoalan pangan dan antagonisme dari masyarakat setempat. Masyarakat yang tadinya menanam jagung dan umbi-umbian kemudian serentak menanam coklat yang dianggap bisa lebih mendatangkan profit. Akibatnya muncul sistem kerja upahan lewat penyerahan lahan dari petani ke konglomerasi. Peralihan ke coklat menandai bahwa masyarakat menggantungkan pendapatan dari coklat dan menyingkirkan otonomi pangan. Dalam kasus tersebut, pasar yang dilihat sebagai kesempatan justru mendatangkan kerentanan di pihak lain. Antagonisme masyarakat lahir dari akses dan partisipasi yang minim dalam menentukan keberlanjutan lahan yang mereka hidupi.

Pembukaan “lahan kosong” dalam proses urbanisasi mendatangkan persoalan sendiri terkait perubahan dan krisis ekologi. Apa yang disebut krisis ekologi, bukan sekadar perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi isu sentral karena jalin menjalin dengan ancaman lain (Magdoff & Foster, 2011). Ada sembilan ancaman terhadap planet: (1) perubahan iklim, (2) pengasaman air laut, (3) penipisan ozon di stratosfer, (4) batas aliran biogeokimia (nitrogen dan fosfor), (5) penggunaan air bersih global, (6) perubahan pemanfaatan lahan, (7) hilangnya keanekaragaman hayati, (8) pelepasan aerosol ke atmosfer, dan (9) polusi kimia. Tujuan mendesak saat ini, menurut Magdoff dan Foster (2011), adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menciptakan kondisi berkelanjutan untuk generasi mendatang. Tujuan tersebut hanya bisa dicapai dengan mengembangkan perekonomian keadaan-tunak (steady state economy) atau ketersediaan dan kekayaan sumber daya material dan ukuran populasi yang konstan. Sementara itu, persoalan besar datang dari gagasan neoliberalisme yang menyatakan bahwa kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan dengan pembebasan dan pengembangan keahlian individu untuk berwirausaha dalam kerangka institusional. Neoliberalisme ditandai dengan hak akan properti privat yang menguat, pasar bebas, dan perdagangan bebas (Harvey, 2005). Akibatnya, ada daerah yang kekurangan pangan dan adapula daerah yang kekurangan pangan atau dengan kata lain persebaran pangan tidak merata.

Harvey (2005) mengatakan bahwa prasyarat utama neoliberalisme adalah adanya kondisi pasar. Peran negara adalah menyediakan pasar dan digantikan perusahaan privat yang memenuhi kebutuhan publik. Gagasan yang berkembang sejak 1970an ini memungkinkan para pemilik modal ataupun negara kapitalis yang menekankan pada kekayaan dan akumulasi modal dapat menjadi penentu jalannya kehidupan. Hubungan antara kapitalisme, di mana yang menjadi penekanannya adalah penimbunan dan penambahan laba, dengan lingkungan tidak terlepas dari peran para pemilik modal. Dalam fantasi para pemilik modal, alam dilihat sebagai sumber untuk mencetak laba (Capitalocene).

Inovasi teknologi yang dilakukan, sekalipun berbasis dan dipoles agar ramah lingkungan, pada praktiknya bukan untuk mengatasi krisis ekologis. Teknologi tersebut pertama-tama diarahkan pada pertanyaan “apakah bisa mendatangkan keuntungan” lewat pengeksploitasian alam. Apabila tidak mendatangkan laba, hampir bisa dipastikan akan dihentikan produksinya. Problem ini dapat kita temui dalam logika green-capitalism atau eco-capitalism. Menurut Žižek (2011), eco-capitalism merupakan delusi dari rasa bersalah manusia atas krisis ekologis. Dalam praktiknya, manusia kemudian merasa perlu berkontribusi untuk perbaikan lingkungan. Dengan mengonsumsi barang-barang hemat energi, membuang sampah pada tempatnya, atau mengurangi penggunaan plastik; manusia meyakini bahwa pada akhirnya akan merubah atau berpengaruh terhadap kebaikan alam. Dalam proses mengonsumsi barang-barang tersebut, manusia merasa bahwa dengan menjadi konsumtif, maka secara bersamaan juga telah melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, sebagai contoh ketika Anda menggunakan air conditioner (AC) yang hemat energi.

Singkat kata, dalam dunia antroposen; gagasan soal kapital dan sistem, penguasaan sumber daya dan pangan, urbanisasi dan pembangunan, serta krisis ekologi berjalin begitu erat sehingga membutuhkan penguraian atas kuasa-kuasa yang beroperasi dalam tingkat makro maupun mikro-individual. Apabila ditempatkan dalam arena tersebut, urban-farming hanyalah persoalan kecil yang tidak sepenuhnya bisa menjadi jawaban atas persoalan pangan pada masa kini.

 

Lebih Dari Sekadar Urban Farming

Di kota Tokyo, terdapat sebuah perusahaan yang mempraktikkan urban farming dalam dinamika hariannya. Perusahaan yang bernama Pasona02 tersebut membangun sebuah urban farming di lantai dasarnya dengan luas 3000an meter persegi. Padi dan sayur ditanam di lantai dasar dengan bantuan teknologi yang mampu menggantikan sinar matahari sehingga memungkinkan tanaman tumbuh tanpa kena sinar matahari secara langsung. Ketika jam makan siang, seorang karyawan bisa menuju lantai dasar dan memilih apa yang hendak dimakannya. Pilihannya kemudian dibawa dan diberikan ke restoran yang juga tersedia di gedung tersebut untuk kemudian dimasak. Seorang karyawan yang tengah bosan dengan pekerjaan juga bisa menuju lantai dasar lalu melihat bahkan mengurusi tanaman yang ada di situ. Ada hal yang penting untuk dicatat dari Pasona02. Pertama adalah soal efisiensi waktu. Seorang pekerja tak lagi perlu repot-repot keluar gedung untuk mencari makan. Kedua adalah afek yang dialami selama bekerja dapat dilegakan atau dikatarsi lewat perjumpaannya dengan tanaman. Apa yang membedakan Pasona02 dengan urban farming yang akhir-akhir ini populer di Indonesia?

Perlu dicatat bahwa Pasona02 maupun urban farming hanya dapat diakses oleh orang-orang dengan kondisi tertentu, artinya hanya mereka yang memiliki privilese dan dengan demikian berasal dari kelas menengah. Di Indonesia sendiri, urban farming menjadi populer di kalangan kelas menengah ketika pandemi membuat seseorang lebih banyak tinggal di rumah. Selama ini, kategori yang diberikan untuk menggambarkan jumlah populasi kelas menengah berbeda-beda tetapi merentang dari 30 hingga ratusan juta. Menurut Bank Dunia (2016), kelas menengah Indonesia berjumlah 44,5% dari seluruh populasi. Urban farming membutuhkan dana yang tidak sedikit dan pada praktiknya akan memerlukan pengeluaran yang lebih banyak dibanding membeli produk jadi. Namun, lewat urban farming, kelas menengah mendapati rasa aman akan kebutuhan pangannya — yang sepenuhnya merupakan ilusi akan kendali terhadap ketercukupan pangan. Semangat urban farming (setidaknya sampai hari ini), dengan demikian, adalah menjaga ketercukupan sumber pangan untuk diri sendiri dan bukan gerakan radikal untuk mengentaskan persoalan pangan. Gejala demikian, senada dengan yang disebut Adams (2020) sebagai “all-too-human control” atau mengandaikan bahwa manusia dapat mengendalikan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manstead (2018) menyatakan bahwa karakter utama kelas menengah (Manstead menyebutnya upper-class) adalah solipsistik. Karekter solipsistik menunjukkan bahwa kelas menengah melihat dunia yang penuh kebebasan, terkendali, dan penuh pilihan. Lewat cara pandang tersebut, Manstead menunjukkan bahwa kelas menengah memiliki orientasi individual terhadap lingkungan yang dimotivasi oleh keadaan, tujuan, dan emosi internal. Sementara itu, berkebalikan dengan kelas menengah, kelas bawah melihat dunia dengan penuh ancaman, ketidakpastian, dan batasan. Karakter utama kelas bawah ini adalah kontekstualisme, yakni orientasi eksternal terhadap lingkungan yang digerakkan oleh mengatur batasan eksternal, ancaman dari luar, dan liyan di sekitar mereka. 

Dalam praktik urban farming, tak dapat disangkal bahwa praktiknya lebih dominan dalam tataran individual. Pembayangan sampai tataran hidup bersama dan kesaling-tergantungan satu sama lain, belum begitu terasa atau tampak dalam praktik. Meskipun demikian, tidak sedikit orang yang mengklaim diri bahwa “menanam bisa menumbuhkan solidaritas” dan kohesivitas masyarakat setempat. Asumsi tersebut tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Namun, apabila dilihat berdasarkan realita, dalam kondisi hari ini, praktik yang demikian masih jauh panggang dari api. 

Cara kelas menengah dan masyarakat urban lewat urban farming ini sangat khas dengan cara pandang kelas yang ditemukan Manstead (2018) dan pendekatan psikologi terhadap persoalan ekologi. Padahal, persoalan ekologi adalah perkara yang lebih rumit dari sekadar problem individual. Kebiasaan dalam masyarakat telah menentukan bagaimana seseorang hidup dalam ruang keluarga, komunitas, sistem sosioteknik, ekonomi, dan budaya. Kebiasaan yang telah dihidupi dan secara “tidak sadar” menciptakan kondisi krisis menjadi perkara yang tidak mudah dirubah. Kompleksitas hubungan tersebut jauh lebih menjelaskan paradoks tentang bagaimana pendorong sosial dari perubahan lingkungan global bertahan, atau setidaknya berubah secara perlahan, sementara krisis lingkungan terus berkembang dengan cepat (ICSS/UNESCO, 2013).

Sebelum UNESCO menyatakan hal tersebut, dalam disiplin ilmu psikologi, American Psychological Association (APA) juga memberi pernyataan beberapa tahun sebelumnya (Adams, 2017). Namun, APA memandang persoalan ekologis dapat diselesaikan dengan mengubah perilaku seseorang – dan sayangnya tanpa mempertimbangkan gerakan sosial. Swim dkk. (2009) menyatakan bahwa melalui penyelidikan perilaku yang menggunakan metodologi eksperimental dan non-eksperimental, para ahli psikologi dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu aktual dari perilaku konsumtif energi. Temuan para ahli tersebut merekomendasikan untuk  melakukan komunikasi atau kampanye yang mendorong orang agar berperilaku dengan cara yang lebih berkelanjutan dan untuk mempromosikan konservasi energi.

Menurut Adams (2009), apa yang hilang dari UNESCO dan APA adalah pengakuan yang cukup tentang kekuatan dan kompleksitas konteks sosial untuk membentuk “perilaku” individu; tingkat hubungan timbal balik antara “sosial” dan “psikologis”, dan tentang bagaimana konfigurasi “sosial” dapat melayani minat yang berbeda dan potensi perubahan sosial yang radikal. Muasal krisis ekologi, dengan demikian, bukan melulu personal, tetapi juga struktural. Perlu digarisbawahi bahwa gerakan ekologis radikal (yang misalnya) memangkas habis persoalan tambang, maka akan banyak orang yang merasa dirugikan dan tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan manusia sehari-hari akan tersendat.

Kita mengkonsumsi terlalu banyak barang atau terlalu banyak energi, mengabaikan dan membuang barang terlalu mudah. Secara moral, psikologi dibebani tugas untuk memikirkan dan memahami “hambatan” menuju gaya hidup baru, yakni mengkonsumsi lebih sedikit dan merubah cara orang berkonsumsi. Pertanyaannya, apakah urban farming kemudian membuka jalan menuju gaya hidup baru? Tidak ada yang bisa memastikan. Praktik urban farming hari ini dilakukan di rumah-rumah oleh orang-orang dengan privilese tertentu serta dalam kondisi orang kerja dari rumah. Ketika orang kembali bekerja di kantor, tidak ada jaminan praktik urban farming akan terus berlangsung. Kelas menengah didominasi oleh karakter yang tidak mau “ribet” dan digerakkan oleh afek, bukan kondisi material dan kesulitan cara mengisi perut. Dalam hal sumber daya, kelas ini dengan mudah bisa mengkonsumsi, asal jalur distribusi dan komoditi yang dikonsumsi tersedia di pasar. Bayangkan saja, untuk memelihara ikan nila, seseorang butuh kolam dengan biaya sekitar satu hingga dua juta. Nila dapat besar dalam waktu 2-5 bulan. Bukankah ini perlu biaya yang tidak sedikit, waktu yang cukup panjang, dan belum lagi kalau ikan kena penyakit atau kerdil? Sama halnya dengan membesarkan sawi dari bibit yang butuh waktu 30-50 hari untuk siap dipanen. 

Dari perspektif psikologi sosial, "jika kita bercita-cita untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan kita harus mengubah hubungan sosial, alih-alih membuat yang sudah ada semakin berlanjut" (Uzzell & Räthzel, 2009). Satu arah penting dalam orientasi sosial yang kritis terkait degradasi ekologis adalah dengan menciptakan iklim konseptual lewat apropriasi budaya secara gradual: peran konvensi, kerangka naratif, wacana — yang membuat apa yang kita katakan dan lakukan dapat dipahami dan menjadi norma baru dalam masyarakat. Pasalnya, norma dominan dalam masyarakat terkait lingkungan adalah gaya hidup hijau. Penguasa, akademisi, tokoh masyarakat, maupun orang biasa ramai mengkampanyekan untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, mengurangi konsumsi bahan bakar dan gaya hidup hijau lainnya. Gaya hidup yang demikian didorong oleh iklim yang kini menjadi objek hasrat (object cause of desire) manusia (Swyngedouw, 2018).

Urban farming berada dalam logika yang digagas oleh Swyngedouw di atas. Dalam perubahan iklim, emisi gas karbon membentuk narasi apokaliptik akan kehancuran dunia. Imaji masa depan yang distopis memunculkan bayangan tidak terhindarkan yang menuju pada katastrofi sosio-ekologis: apabila tak melakukan apapun, maka sesuatu akan terjadi. Dari imaji termasksud kemudian merubah kisah akhir ekologi yang seram menjadi upaya krisis yang bisa dikendalikan. Imajinasi apokaliptik sangat kuat sehingga pada level simbolik atau dunia sosial, kita menyangkal atau menggantikan konflik sosial dan antagonisme. Imperatif yang muncul adalah: “Setiap orang bertanggung-jawab terhadap kehidupan planet, karena itu pakailah air secukupnya, menanamlah, banyak-banyaklah bersepeda, matikan lampu apabila tidak digunakan.” Dari imperatif tersebut, persoalan pertama adalah relasi kekuasan kapitalis dalam sosio-ekologis terkait krisis dan iklim diabaikan. Lalu, persoalan kedua adalah sindrom patologis direduksi pada hal yang diobjektivikasi difetiskan (emisi gas karbon, kekurangan pangan, berkurangnya air konsumsi) yang kemudian ditempatkan sebagai concern dan membuat tidak jelas relasi politik dan sosio-ekologis yang menyebabkan krisis. Kita mengenal istilah “ilusi” yang digunakan untuk menyebut “sesuatu yang hanya dalam angan-angan atau khayalan”. Urban farming sebagai cara memenuhi ketersedian pangan dan kesukaran ekologi bisa ditempatkan dalam kerangka ilusi ini (fetishistic disavowal). Tidak hanya soal menanam, namun juga akses terhadap pangan. Akses terhadap pangan membutuhkan solidaritas bersama untuk membuat pangan semakin merata dan mengatasi krisis ekologi.

Terkait dengan solidaritas global tersebut, Shove (2010) menegaskan bahwa unit dasar analisis dalam menangani respons manusia terhadap krisis ekologis bukanlah perilaku individu tetapi praktik sosial yang tercermin dalam perilaku individu (bersepeda, mengemudi, mandi, berkebun dll.) Bagi Shove, praktik sosial adalah tempat reproduksi sosial dan potensi perubahan dan karenanya harus menjadi fokus analisis dan intervensi. Singkat kata, membangun budaya massa-rakyat menjadi salah satu pemecahan krisis ekologis. Apabila bersepeda atau urban farming bisa menjadi budaya yang dominan, maka salah satu alternatif untuk membangun kebiasaan hidup baru bisa menjadi nyata. Namun sekali lagi, masalah krisis ekologi tidak bisa diselesaikan dalam cara merubah kebiasaan saja. Masih banyak hal-hal besar yang sampai hari ini menemui jalan buntu. Artinya, penciptaan budaya baru ini bukanlah solusi tok-cer untuk krisis. Bagi Geels, sumber dari tidak adanya tindakan dalam konteks krisis ekologis bukanlah (terutama) konsumen-warga negara yang ragu-ragu atau ambivalen (meskipun ini adalah gejala situasi yang digambarkan) tetapi “perlawanan aktif oleh para pelaku rezim yang berkuasa” terhadap perubahan mendasar (Geels, 2014).

Žižek (2010) menuliskan bahwa sistem kapitalisme global mendekati sebuah apocalyptic zero-point atau kehancuran mutlak. Ada empat gejala apokaliptik, yakni krisis ekologi, revolusi biogenetik, ketidakseimbangan sistem yang ditandai dengan susahnya akses terhadap raw material, dan tumbuhnya pembagian sosial dan penyingkirannya.Persoalannya, pelaku sistem kapitalisme global ini seringkali jarang tersentuh oleh kebijakan konservasi lingkungan. Sebagai contoh, Jacobs (2019) menelusuri bagaimana gas rumah kaca terbentuk. Dalam temuannya, ia menyatakan bahwa sebanyak 71 persen gas rumah kaca di planet diproduksi oleh 100 perusahaan saja. Di Indonesia, perusahaan tersebut adalah Bukit Asam (Arviyan Arifin), Adaro Energy (Garibaldi Thohir), Berau Coal Energy (Bob Kamandanu), Indika Energy (Arsjad Rasjid), Kideco (Kurnia Ariawan), Pertamina (Nicke Widyawati), dan Bumi Resources (Saptari Hoedaja). Menurut Jacobs, dengan menyebut mereka bertanggung-jawab sebagai penyebab perubahan ekologi planet, menjadi langkah yang baik dalam gerakan konservasi.

Sumbangan urban farming, sekalipun masih terbatas pada mereka yang memiliki akses, adalah menafsir-ulang jawaban atas pertanyaan tersebut. Manusia dan apa yang ditanamnya saling tergantung, tanaman menjadi makhluk non-manusia yang sangat penting — termasuk juga hewan. Selain itu, orang dapat belajar memahami bagaimana sebuah makanan bisa sampai di meja makan mereka. Orang yang menanam tomat akan memahami bahwa tomat yang biasanya mereka beli ternyata memerlukan waktu setidaknya dua bulan sebelum akhirnya bisa dipanen. Penanamannya pun tidak semudah bayam yang bisa tumbuh di mana saja. Orang mulai bisa membayangkan bahwa apa yang sampai di meja makannya bukan sekadar komoditi yang mengenyangkan perut. Namun, sekali lagi, tidak ada jaminan bahwa kultur menanam juga kemudian akan dipraktikkan oleh orang tersebut.

Sumbangan lainnya adalah terkait dengan kesehatan mental seseorang. Dalam studinya bersama orang-orang tunawisma, Gibbins (2019) menemukan bahwa menanam dan memelihara tanaman mendatangkan manfaat psikologis. Orang yang berkebun, mengairi tanaman, menyiangi rumput, dan memanen bunga atau sayur merasakan bahwa apa yang dia kerjakan bermakna, penting, menyenangkan, dan layak dilakukan lagi. Sementara mereka yang mempraktikkan urban farming menunjukkan penurunan kecemasan dan peningkatan rasa waras atau sehat. Namun, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia sehat secara psikologis sementara perutnya sendiri belum terisi? Tampaknya, sumbangan-sumbangan urban farming ini bisa diperoleh tetapi tidak menyelesaikan persoalan pangan atau krisis ekologi secara serius. 

Di zaman ketika hubungan manusia dengan lingkungan didefinisikan oleh “krisis”, psikologi sosial perlu berkontribusi pada narasi baru guna mengajukan pertanyaan radikal tentang “apa artinya menjadi manusia.” Terkait hal tersebut, Žižek (2009) mengamati adanya “ketidakcocokan” akal sehat kita dengan aktivitas kita sehari-hari: Kita tahu betul (bahwa pemanasan global adalah ancaman bagi seluruh umat manusia), tetapi meskipun demikian ... (kita tidak bisa sangat percaya hal tersebut). Cukuplah melihat dunia dan lingkungan yang terhubung dengan pikiran kita: rumput dan pepohonan hijau, desir angin, terbitnya matahari ... dapatkah orang benar-benar membayangkan bahwa ini akan menjadi sebuah masa lalu?”

  

Tidak Ada Alternatif Lain, Kecuali… 

Ada tiga tantangan (dan alternatif) yang bisa dilakukan dalam persoalan krisis dan pangan hari ini. Pertama adalah diversifikasi pangan, kedua adalah membangun sistem distribusi dan akses, lalu ketiga adalah merubah hubungan manusia dengan non-manusia (hewan dan tumbuhan). Ketiga tantangan dan alternatif tersebut tidak bisa dipisahkan satu persatu. Misalnya dalam diversifikasi, perlu sistem distribusi dan akses yang memadai. Atau dalam hubungan manusia dengan non-manusia juga berimplikasi bahwa pangan bukan sekadar komoditas, melainkan juga menentukan kehidupan.

Ketika berbicara mengenai diversifikasi pangan, perlu dimafhumi bahwa apa yang kita makan sehari-hari adalah produk dan selera yang dibuat oleh perusahaan multinasional. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri sebab terjadi penyeragaman atau homogenisasi pangan dan selera. Penyeragaman pangan ini misalnya tampak dalam produksi makanan cepat-saji (fast-food) yang berkembang setelah Perang Dunia II di Amerika, sekitar tahun 1950-an. Makanan cepat-saji, dan restoran yang menjualnya, menyebar secara global dalam tempo yang sangat cepat. Distribusi industri pangan yang menyeragamkan inilah yang kemudian oleh Ritzer (1993) disebut dengan istilah McDonaldisasi (McDonaldization). McDonaldisasi mengasumsikan 4 komponen utama dalam industri pangan, yakni efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol. Dalam efisiensi, seorang yang makan fast-food akan mendapatkannya dan kenyang dengan cepat. Dalam kalkulabilitas, terkait dengan efisiensi, mengandaikan bahwa kuantitas produk setara dengan kualitas. Karenanya, porsi jumbo kemudian menjadi menu dalam fast-food. Lalu, dalam perkembangannya, muncul isu obesitas yang menyebabkan industri fast-food merubah strategi untuk menjual sayur dan buah di restorannya. Komponen ketiga, atau prediktabilitas, ditunjukkan bahwa dalam setiap restoran cepat-saji, menu yang ditemukan adalah sama, bisa diprediksi konsumen, dan juga pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan bersifat repetitif. Terakhir adalah kontrol yang mana ditunjukkan dengan seragam yang dikenakan oleh karyawan dan penggantian manusia dengan mesin. Hari ini, Anda akan lebih mudah menemukan perayaan ulang tahun anak yang hidangannya adalah ayam goreng fast-food dibanding nasi kuning. Selera lidah dan perut seorang anak ditentukan oleh penguasa-penguasa global (Supriatma, 2020) — sebagaimana juga produk mie instan. Apabila dihitung kalorinya, ayam goreng fast-food atau hamburger jauh lebih tinggi dibanding makanan-makanan alternatif (makanya kemudian muncul obesitas). Bahkan, apabila dihitung, produksi seperempat pon (sekitar 11,3 kilogram) hamburger membutuhkan 1650 liter air, segelas bir butuh 74 liter air, dan kaus oblong yang Anda kenakan butuh 2500 liter air (Matt, 2018). 

Penyeragaman pangan tersebut berdampak pada disingkirkannya komoditas lain yang bisa menyediakan kalori jumlah yang dibutuhkan tubuh. Makanan alternatif yang dimaksud dapat kita temui dalam wujud ketela atau umbi-umbian. Namun, umbi-umbian yang cenderung mudah ditanam ini tidak dianggap menjadi komoditi yang menguntungkan, sebab berbeda dengan padi misalnya, umbi-umbian akan lebih cepat busuk. Oleh karena itu, tantangan pangan hari ini adalah soal bagaimana diversifikasi pangan dapat dipraktikkan. Di sini, ilmu seperti biologi, pertanian, atau perkebunan memiliki peluang yang amat luas.

Tantangan kedua, selain persoalan diversifikasi, adalah persoalan ekosistem yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Seandainya kita hanya berfokus pada persoalan bagaimana perut esok hari terisi tetapi abai pada hal-hal yang dituliskan Magdoff dan Foster (2011) sebagai bentuk krisis ekologi, maka jangan harap lahan untuk memproduksi komoditi akan tetap ada. Menyelesaikan urusan pangan sama halnya dengan merombak besar-besaran sistem dan cara hidup manusia. Lebih jauh daripada itu, tidak sedikit persoalan sistemik yang butuh untuk dikelola. Persoalan ini banyak dibahas oleh mereka yang berkecimpung dalam politik pangan.

Hal-hal tersebut baru menyentuh soal produksi pangan, belum lagi kita temui persoalan sebagaimana disebut di awal soal penyusutan tanah, penguasaan tanah oleh korporasi besar, distribusi yang menguntungkan para tengkulak, atau kelembagaan petani dan pertanian (Yakub, 2011). Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa persoalan pangan bukan sekadar bagaimana kita sama-sama menjadikan menanam sebagai budaya hidup bersama atau bagaimana urban farming dijadikan budaya baru. Meskipun demikian, orang perlu tetap menanam, setidaknya untuk hal-hal yang disebutkan pada bagian sebelumnya; memperluas perspektif dan mengelola diri.

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, alternatif-alternatif di atas memerlukan sebuah gerakan sosial yang fokus pada lingkungan hidup. Sumbangan utama gerakan sosial yang dimaksud adalah merubah pola hubungan manusia dengan non-manusia. Menurut Büscher dan Fletcher (2019, 2020), hari ini kita membutuhkan perubahan radikal dalam kebijakan dan praktik konservasi. Konservasi pada masa antroposen dilakukan dalam tiga posisi berdasarkan (1) dikotomi antara alam dengan budaya serta (2) cara pandang kapitalis. Pertama adalah mainstream conservation yang memisahkan secara ketat antara budaya dengan alam dan bersifat kapitalistik. Dalam konservasi jenis termaksud, gerakan tidak menantang sistem hegemonik dari kapitalisme global. Dari model mainstream ini kemudian muncul gagasan mengenai new conservation yang menggambarkan bahwa alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi sosio-kultural sehingga gagasan yang dikotomis mesti didobrak dan muncul gagasan baru berupa socio-natural. Namun, dalam praktik pengelolaannya, tidak jarang cara pandang dominan, yakni memanfaatkan alam demi kepentingan manusia, menjadi bagian penting. Dalam kondisi ini muncullah posisi ketiga, yakni neoprotectionismNeoprotectionism menolak gagasan modal alam (natural capital) yang mewarnai posisi mainstream dan new conservation. Orang-orang dengan posisi ini berpendapat bahwa penting untuk memisahkan alam dengan manusia agar menciptakan ekosistem untuk hidup. Mereka kritis terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumerisme. Mereka menggagas bahwa 60% alam yang saat ini masih asri tetap dipertahankan. Ketiga posisi tersebut tercipta karena tegangan antara  kapitalisme yang membawa kepentingan egotistic-utulitariandengan ethical care untuk kesejahteraan bersama. Namun, menurut Žižek (2010), apabila dikaji lebih jauh ethical care yang ditonjolkan berakar dari utilitarian sense of survival; atau bagaimana agar manusia bisa bertahan hidup. Jadi, pertama-tama adalah keselamatan manusia, baru kemudian alam. Hal tersebut senada dengan gagasan Jameson (2003) yang mengatakan bahwa “it is easier to imagine an end to the world than an end to capitalism.”

Büscher dan Fletcher (2019, 2020) memiliki posisi berbeda yang kemudian mereka sebut sebagai convivial conservation. Posisi ini menolak menjadikan alam sebagai modal hidup manusia (natural capital) dan menolak dikotomi alam dengan budaya. Berangkat dari gagasan ekologi politik, mereka mengkritik sistem ekonomi politik yang kapitalistik dan berupaya mengintegrasikan manusia dengan alam. Convivial conservation secara mendasar tidak berusaha memisahkan manusia dari alam, namun mempromosikan alam untuk, ke, dan oleh manusia (from protected to promoted areas). Büscher dan Fletcher (2020) menuliskan bahwa:

“Area yang dipromosikan [promoted area] dikonseptualisasikan sebagai tempat yang mendorong secara mendasar di mana orang dianggap sebagai pengunjung yang disambut, penghuni atau pengembara daripada penyerbu dan alien sementara pada lanskap yang bukan manusia.  Ini hanya dapat terjadi dalam konteks keseluruhan yang berfokus bukan pada eksploitasi atau produktivitas tetapi pada keramahtamahan [convivial]: pembangunan hubungan jangka panjang, terlibat, dan terbuka dengan non-manusia dan ekologi. "

Mereka menolak adanya eco-tourism yang cenderung menjaga alam namun di lain sisi menyingkirkan orang-orang kecil yang tidak bisa menikmati tourism (from touristic voyeurism to visitation). Alih-alih sekadar menjaga alam, convivial conservation mendorong kita untuk merayakan kehidupan manusia dan alam secara bersamaan (from saving nature to celebrating human and nonhuman nature). Convivial conservation juga menawarkan bahwa alam bukan sekadar barang konsumsi yang mulai langka, namun juga cara kita hidup sehari-hari di lingkungan kita masing-masing (from spectacular to everyday environmentalism). Terakhir, convivial conservation berupaya menjadikan lingkungan sebagai lanskap hidup yang ditentukan oleh kaum teknokratik, namun juga warga. Segala kebijakan yang menyangkut alam mesti melibatkan warga yang hidup dalam alam tersebut (from privatised expert technocracy to common democratic engagement). 

Dalam tiga posisi konservasi pertama, seringkali orang-orang yang berada dalam lower rural classes, middle and lower classes, dan land-owning capitalist classes dipersalahkan atas terjadinya kerusakan lingkungan. Namun, di sisi lain, mereka yang berada dalam kelas tertinggi, yakni upper classes, dianggap sebagai orang yang hendak menyelamatkan planet. Upper classes memiliki modal sosial dan akses terhadap sistem kapitalisme global dan mampu menentukan kebijakan konservasi. Dengan memanfaatkan privilese upper classes ini sebetulnya kebijakan konservasi bisa diubah oleh orang-orang kelas bawah apabila orang-orang dari kelas bawah diberi kesempatan untuk turut serta mengambil keputusan dalam kebijakan konservasi (Wardhana, 2017; Astuti, 2017). Meskipun demikian, tidak jarang justru kebijakan yang diambil upper classes justru menyingkirkan akses dari kelas di bawahnya (Li, 2007).

Lalu, bagaimana urban farming dipahami selama masa pandemi ini? Urban farming, dalam imperatif dominan hari ini, masih dikerjakan secara individual di rumah masing-masing. Ada pula komunitas yang memang menjadikan urban farming ini sebuah gerakan, tapi tampaknya tidak lebih banyak dari yang dikerjakan secara indiviudal. Itupun hanya sekadar satu atau dua rumah yang mengerjakan. Persoalan ini tidak menunjukkan apapun kecuali cara seseorang mengisi waktu luang (fetisisasi gaya hidup hijau). Tantangannya, bagaimana menjadikan urban farming ini menjadi cara hidup sehari-hari? Apakah perusahaan, kampus-kampus, dan tata kelola sebuah daerah siap menjadikannya kultur baru? Ongkosnya memang tidak kecil, satu rumah saja bisa habis antara ratusan ribu hingga jutaan (bayangkan sebuah kota!). Namun, apabila urban farming ini menjadi kultur baru yang digerakkan secara kolektif dan mendapat legitimasi sistemik (yang biasanya capitalocene — berpusat pada profit), mungkin situasi akan berbeda. Dalam situasi begini, sebaiknya kita berani untuk tidak berharap banyak dengan tetap menanam, tetapi sembari mengangkat isu-isu krisis ekologi lain dan penyebab yang layak untuk terus dibicarakan.

Saya ingat sebuah kutipan kocak dari Karl Kraus (1909) yang amat pas digunakan untuk menggambarkan urban farming dan kondisi hari ini: Tak satu makhluk pun lebih bahagia dibanding seorang fetisis yang mendambakan sepatu perempuan, tetapi mesti puas dengan seorang wanita seutuhnya (dikutip dalam Taylor, 2014). Keterikatan berlebihan pada suatu bagian, bisa membuat seseorang melewatkan gambaran besar yang jauh lebih penting.

  

Daftar Acuan 

Astuti, W.K. (2017). Air dan dialektika kota parisiwata: Merebut hak atas kota dan air di Yogyakarta. Wacana 35: 91-116.

Adams, M. (2017). Environment: Critical social psychology in the anthropocene. Dalam B. Gough (ed.). The Palgrave handbook of critical social psychology (hlm. 621-641). Leeds: Palgrave-Macmillan.

Adams, M. (2020). Anthropocene psychology: Being human in a more-than-human world. London & New York: Routledge.

Akatiga & White, B. (2015). Would I like to be farmer? Inside Indonesia, 120, Apr-Jun. Diunduh pada 11 Juli 2020 dari https://www.insideindonesia.org/would-i-like-to-be-a-farmer-3

Badan Pusat Statistik. (2014, 18 Feb). Persentase penduduk daerah perkotaan menurut provinsi, 2010-2035. Diunduh pada 10 Juli 2020 dari https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html

Büscher, B. & Fletcher, R. (2019). Towards convivial conservation. Conservation & Society, Vol. 17, No. 3, pp. 283-296. 

Büscher, B. & Fletcher, R. (2020). The conservation revolution: Radical ideas for saving nature beyond the anthropocene. London: Verso.

Chandran, R. (2020, 9 April). Grow your own: Urban farming is flourishing during the coronavirus lockdowns. Diunduh pada 11 Juli 2020 dari https://www.weforum.org/agenda/2020/04/grow-your-own-urban-farming-flourishes-in-coronavirus-lockdowns/

Foodtank.com. (2016, Desember). Twelve organizations promoting urban agriculture around the world. Diunduh pada 10 Juli 2020 dari https://foodtank.com/news/2016/12/twelve-organizations-promoting-urban-agriculture-around-world/

Gibbins, K. (2019). Urban farming in a participatory community action research project in homeless shelters: A feasibility study of therapeutic benefits. (Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://etd.ohiolink.edu/

Gradstein, F.M., Ogg, J.G., dan Smith, A.G. (ed.). (2004). A geologic time scale 2004. New York: Cambridge University Press.

Hall, D, Hirsch, P, dan Li, T.M. (2020). Kuasa eksklusi: Dilema pertanahan di Asia Tenggara (Peny. B. White, penerj. D. Simaepa & A. Choirudin). Sleman: INSISTPress.

Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

IPCC. (2014). Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: Global and sectoral aspects. Contribution of working group II to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, et al. (Eds.)]. Cambridge: Cambridge University Press. p. 1132.

ISSC/UNESCO. (2013). Summary world social science report 2013: Changing global environments. Paris: OECD Publishing and UNESCO Publishing.

Jameson, F. (2003). Future city. New Left Review 21: 65-79.

Jayani, D.J. (2020, 7 Mei). Krisis pangan akibat covid-19. Diunduh pada 10 Juli 2020 dari https://katadata.co.id/infografik/2020/05/07/krisis-pangan-akibat-covid-19

Jayani, D.H. (2019, 11 September). Berapa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia? Diunduh pada 10 Juli 2020 dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/berapa-jumlah-penduduk-perkotaan-di-indonesia

Li, T.M. (2007). The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics. Duke: Duke University Press.

Magdoff, F. & Foster, J.B. (2011). What every environmentalist needs to know about capitalism: A citizen’s guide to capitalism and the environment. New York: Monthly Review Press. 

Manstead, A.S.R. (2018). The psychology of social class: How economic status impacts thought, feelings, and behaviour. British Journal of Social Psychology, 57(2), hlm. 267-291.

Matt, F. (2018). The world’s water crisis. Netflix.

Okezone.com. (2018, 30 Oktober). BPS: Luas lahan pertanian semakin menurun. Diunduh pada 10 Juli 2019 dari https://economy.okezone.com/read/2018/10/30/320/1970900/bps-luas-lahan-pertanian-semakin-menurun

Steerling, D. (2007). The emerald planet: How plants changed earth’s history. New York: Oxford University Press.

Supriatma, A.M.T. (2020). Ekonomi politik pangan: Penyeragaman selera dulu-kini-nanti. Indonesia Berseru. Diunduh pada 12 Juli 2020 dari https://youtu.be/AfEDsoPx2rk

Swim, J., Clayton, S., Doherty,  T., Gifford, R., Howard, G., Reser, J., et  al. (2009). Psychology and global climate change: Addressing a multi-faceted phenomenon and set of challenges. A report by the American Psychological Association’s task force on the interface between psychology and global climate change. Washington:  American Psychological Association. Diunduh pada 13 Juli 2020 dari  http://www.apa.org/science/about/publications/climate-change.aspx

Swyngedouw, E. (2018). CO2 as neoliberal fetish: The love of crisis and the depoliticized immuno-biopolitics of climate change governance. Dalam D. Cahil, M. Cooper, M. Koning, dan D. Primrose, The SAGE handbook of neoliberalism (hlm. 295-307). London: SAGE Publications Ltd.

Taylor, P. (2014). Fetish/fetishistic disavowal. Dalam R. Butler (ed.), Žižek dictionary. New York: Routledge.

Uzzell, D., & Räthzel, N. (2009).  Transforming environmental psychology.  Journal of Environmental Psychology, 29, 340–350.

Wardana, A. (2017). Neoliberalisasi kawasan perairan Teluk Benoa: Sebuah catatan kritis atas praksis perlawanan di Bali. Wacana 35: 55-90.

Ya’kub, A. (2011). Menyelamatkan pertanian dan menjamin kedaulatan pangan (2-selesai). Harian IndoPROGRESS. Diunduh pada 11 Juli 2020 dari https://indoprogress.com/2011/01/menyelamatkan-pertanian-dan-menjamin-kedaulatan-pangan-2-selesai/

Žižek, S. (2010). Living in the end times. London: Verso.

Žižek, S. (20 April 2011). The delusion of green capitalism.  Diunduh pada 12 Juli 2020 dari https://www.youtube.com/watch?v=yzcfsq1_bt8

 

Dosen
Lowongan Kerja
Kemahasiswaan
Info Alumni
Beasiswa
Gallery
 
© 2020 - Fakultas Psikologi - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta  |  Kontak Kami  |  2 user(s) online