USD Akreditasi A English Version Alumni Email USD

ETIKA POLITIK: Membangun Institusi yang Lebih Adil dan Masyarakat Toleran

diupdate: 4 tahun yang lalu




Lagu Indonesia Raya yang dikemas dengan unsur etnik mengiringi pembukaan webinar FORGES in ZOOM yang ke-26 dengan topik Etika Politik. Acara tersebut diselenggarakan oleh Forum Gaudium et Spes (FORGES) bersama Universitas Sanata Dharma pada hari Jumat, 11 September 2020 melalui aplikasi komunikasi video ZOOM, serta disiarkan secara langsung di kanal YouTube FORGES INDONESIA dan SadharTv. Dalam webinar ini menghadirkan Ibu My Esti Wijayati selaku Anggota DPR RI Komisi X dan Romo RP. Johannes Haryatmoko, SJ salah satu dosen Universitas Sanata Dharma sebagai narasumber, serta  Koordinator Forges Bapak Yustinus Prastowo sebagai moderator.

Bapak Yustinus menyampaikan bahwa etika lebih dekat dengan moralitas. Persoalan baik dan buruk yang lebih personal sifatnya dan jarang disentuh etika publik. Adanya ketidaksadaran bahwa layanan publik pun membutuhkan etika, oleh karena itu, Forges Indonesia membahas prinsip-prinsip yang etis dalam etika publik yang punya daya ubah atau daya ungkit membuat suatu praksis menjadi pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut Romo Haryatmoko, etika politik lebih mengedepankan etika sosial daripada etika individu, karena melibatkan struktur sosial dan perlu persetujuan masyarakat. Temanya membangun institusi yang lebih adil dan masyarakat yang toleran, artinya membuat undang-undang, hukum, serta aturan menjadi lebih adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak pada satu institusi atau individu lainnya. Memperluas lingkup kebebasan menjadi relevan jika undang-undang, aturan, serta peraturan daerah tidak lagi diskriminatif. Maka etika berpolitik tidak hanya melihat perilaku perorangan tetapi bagaimana kebebasan dapat membuat institusi lebih adil. Romo Haryatmoko juga membahas dimensi etika politik yaitu politics (aksi), polity (sarana), serta policy (tujuan). Hal penting dari tiga dimensi politik adalah sarana, yang menjembatani norma moral dengan tindakan nyata yaitu antara cita-cita dengan tindakan kolektif. Etika politik tidak hanya membuat norma tetapi juga mencari modalitas yang membantu mengubah perilaku.Jauh lebih penting yaitu sarana/modalitas karena menjembatani norma moral dengan tindakan nyata yang mampu mengubah perilaku.

Pembahasan selanjutnya yang dilanjutkan oleh Ibu My Esti Wijayati menanggapi pembahasan yang dipaparkan oleh Romo Haryatmoko. Ibu My Esti Wijayati menyampaikan bahwa pijakan pertamanya bertumpu pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, apapun keputusan dan kebijakan yang dilakukan. Ibu My Esti Wijayati pun memberikan contoh yang terjadi di masyarakat, ada beberapa orang atau kelompok yang masih belum bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, contohnya seperti toleransi. Undang-undang pun seharusnya memang dibuat untuk kepentingan bersama, tapi ia menyadari bahwa beberapa peraturan masih belum berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

Kesimpulan yang disampaikan oleh moderator adalah berefleksi ketika berada di lingkungan politik  untuk berpikir rasional, tidak memikirkan berapa jumlah yang dibayar, tetapi ide apa yang akan diusulkan ke pemerintahan atau pada bagian yang membuat peraturan. Sehingga, masyarakat pun merasa terwakilkan idenya melalui orang-orang yang direkomendasikan, seperti Ibu My Esti Wijayati yang menjadi perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta di Komisi X DPR Pusat.

(GN & GM)

  kembali